Tak Terima Ibu Mertua Divonis Covid-19, Yunanto Klowor akan Lakukan Upaya Hukum.



Mattanews.com -Klaten- Tak terima ibu mertua divonis sebagai pasien terkonfirmasi Covid -19, Yunanto alias Klowor warga Genengan, RT.02 Rw.01, Tambongwetan, Kalikotes, Klaten.
melakukan Rapid  dan Swap tes mandiri, Hasilnya, dari rapid tes ditiga rumah sakit dan swap dari dua rumah yang dilakukan secara mandiri menunjukan bahwa Tukinem alias Gito, ibu mertua dari Yunanto Klowor negatif covid-19.


Inisiatif rapid dan swap tes mandiri diambil oleh Yunanto Klowor berawal dari kedatangan tim Gugus tugas penangan Covid -19 kerumahnya dengan petugas yang mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang hendak menjemput paksa ibu mertuanya yang divonis terkonfirmasi covid-19, namun hal tersebut di tentangnya, karena petugas pada saat itu tak dibekali dengan surat tugas bisa ditunjukan untuk penjemputan ibu mertuanya, mereka hanya sebatas menjalankan perintah lisan untuk melakukan penjemputan.

"Tindakan dari petugas penjemputan yang tidak dilengkapi surat tugas dari rumah sakit atau intansi terkait yang membuat saya tak terima, dan dengan kejadian ini, ibu dan keluarga saya dijauhi masyarakat"ungkap Yunanto Klowor.

Dijelaskan oleh Yunanto, penjemputan yang akan dilakukan oleh petugas, sehari setelah ibunya pulang menjalani perawatan dari rumah sakit akibat penyakit lamanya kambuh, menurut Yunanto, ibu mertuanya sudah lama menderita penyakit jantung.

"Sebelum dirawat di Rumah Sakit Islam Klaten, ibu saya dirawat di PKU Cawas, karena keadaan memburuk akhirnya di bawa ke RSI Klaten" Ujarnya.

Lebih lanjut ia menceritakan, bahwa setelah menjalani perawatan di RSI Klaten, keadaan ibunya membaik, dan dibawa pulang oleh keluarga, namun oleh pihak rumah sakit dianjurkan untuk isolasi mandiri, karena hasil rongten menunjukan ke arah covid-19.

Namun sehari setelah kepulangan dari rumah sakit, dirinya dan keluarga dikagetkan dengan kedatangan petugas gabungan yang hendak menjemput ibu mertuanya, atas perintah dari Dinas Kesehatan Klaten, berdasarkan rujukan RSI Klaten yang menyatakan bahwa ibunya terkonfirmasi positif terkena Covid-19. 

Dari kejadian tersebut, atas kesepakatan keluarga, Yunanto Klowor akan melakukan upaya hukum dengan mengandeng Arif K Syaifulloh S.H sebagai Lawyer nya.

"Kami menilai ada kesembronoan yang dilakukan oleh RSI dan Satuan Gugus Tugas Covid-19, dan kami sekeluarga akan melakukan upaya hukum" Terangnya.

Terpisah, Arief K. Syaifulloh S.H saat dihubungi, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian yang dialami oleh keluarga Tukinem, yang diduga akan dijemput paksa oleh Gus gas Covid -19 Klaten, padahal diketahui bahwa rapid tes dan swap tes yang dilakukan menunjukan hasil non reaktif dan negatif covid-19,
selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga Tukinem, kami perlu mengkaji dan mendalami lebih jauh.

"Banyak hal yang perlu kami kaji dan dalami secara hukum, kami dari Kantor Hukum “ADIL” AHP ADIL & Co tidak akan gegabah menindak lanjuti perkara hukum yang diadukan klien, untuk tindakan hukum lebih jauh" Ujar Arief K. Syaifulloh S.H.

Lebih lanjut Arief K. Syaifulloh S.H mengatakan, bahwa Covid-19  merupakan virus yang sangat berbahaya, dan dampak secara sosiologis pada pasien yang berstatus Positif Covid-19 sangat luas, bahkan bisa sampai pada kehidupan-nya yang dikucilkan dimasyarakat. Ada hak pasien yang harus dirahasiakan dan dilarang untuk dipublikasikan demi hak-hak kemanusiaannya." Jelasnya.

Ditambahkan oleh Arief, pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Hak serupa juga diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Apalagi dalam hal ini telah melakukan perintah perbuatan penjemputan dengan protokol Covid-19 pada pasien yang salah, pungkasnya.(Hillal) 

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...