KoProk Ingin Semua Terbang Aman Dan Selamat Di Klaten

 

Mattanews.com -Klaten - Drone menjadi populer di kalangan masyarakat berkat banyaknya foto maupun video footage dari para hobbies fotografi dalam menangkap momen yang sinematik. Padahal drone pada awalnya hanyalah objek terbang sederhana sebagai sasaran target dalam dunia militer. Dalam istilah militer, pesawat tanpa awak lebih dikenal sebagai UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Pesawat ini dikendalikan dari suatu pangkalan untuk melaksanakan misi tertentu dengan bermodalkan teknologi canggih yang terpasang di dalam pesawat.

Pengoperasian drone seperti pengoperasian Pesawat Tanpa Awak lainnya, tidak bisa sembarangan. Sama halnya dengan peraturan seperti kendaraan-kendaraan lainnya yang tentu jika dilanggar akan berakibat fatal, karena itu pengoperasian drone juga tidak bisa sembarangan. Dan yang terpenting, saat kita menerbangkan drone, kita bukanlah seorang fotografer, tapi pilot. Dan drone itu pesawat, bukan alat fotografi.

“Di Indonesia, peraturan yang mengatur penggunaan pesawat tanpa awak di ruang udara yang dilayani tercantum dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang dikeluarkan Dirjen Penerbangan Udara csiar 107 yang intiinya pesawat tanpa awak harus diregistrasi, disertifikasi dan diatur kelayakudaraannya. Setelah itu Peraturan Menteri Perhubungan No 37 tahun 2020 yang intinya, Pesawat yg digunakan harus mendapatlan ijin dari Dirjen Penerbangan Udara dan  atau instansi lain yang berwenang untuk mengatur perijinan tersebut.,” terang Ketua Komunitas Pilot Drone Klaten (KoProk) Andi Pratama atau yang akrab dipanggil Andy Agata, Minggu (17/08/2020) siang.

Pada saat ini dengn 2 aturan itu, maka penerbangan pesawat tanpa awak dengan berat dibawah 25 kg sudah bisa diilaksanakan di indonesia Setiap drone yang terbang akan diklasifikasikan apakah penerbangan bersifat komersil atau non komersil. Penerbangan Non komersil meliputi penerbangan rekreasional dan penerbangan untuk keperluan negara. 

Di dalam penerbangan pesawat tanpa awak di ruang udara Indonesia sama halnya dengan penerbangan pesawat berawak di ruang udara indonesia, yaitu dikenal wilayah penerbangan yang Controlled Airspace dan Uncontrolled Airspace, namun keduanya tetap dilayani.

“Controlled airspace meliputi ruang udara A,B,C,D, dan E. Sementara Uncontrolled airspace hanya ruang udara G. controlled airspace merupakan ruang udara dimana ada pergerakan pesawat di sekitar bandara atau daerah-daerah yang dilewati oleh pebnerbangan secara umum. Sementara Uncontrolled airspace tidak menutup kemungkinan ada penerbangan, namun tidak dikendalikan. Meski tidak dikontrol, penerbangan di ruang udara G juga tidak boleh sembarangan yaitu di bawah ketinggian 120 meter atau 400 kaki. Karena di atas ruang udara G terdapat ruang udara E. Tidak perlu ijin juga denga catatan penerbangan tidak dilaksanakan untuk kepentingan survey pemetaan dan pemotretan udara yang terkait dengan kewajiban mendapatkan security clearence,” terangnya. 

TNI AU dalam posisi untuk membantu pengamanan kebijakan yang ada, karena Dalam PP no 4 tahun 2018 menyebutkan, ruang udara yang digunakan untuk penerbangan untuk kepentingan nasional harus dijaga keamanannya oleh instansi yang terkait di bidang keamanan yaitu kementrian di bidang perhubungan dan pertahanan  yaitu Dirjen Perhub dan TNI AU. Dalaam kapasitas ini pengamanan wilayah udara dari penyalahgunaan pesawat tanpa awak dilakukan 2 kementrian tersebut.  Dan dalam Permenhub no 37 juga menyatakan, jila terkait dengan keselamatan dan keamanan penrbangan maka  itu tugas tanggung jawab dirjen perhub udara, sementara terkait kedaulatan dan keamanan negara dihandle TNI AU.

“Sebetulnya peraturan sudah berlaku sejak 2015 namun masalahnya belum ada instansi atau institusi yang secara masal memberi informasi ini kepada masyarakat agar mereka paham dalam menerbangkan pesawat tanpa awak itu terkena aturan perundang undangan penerbangan. Karena itu dihari lahir KoProk yang juga bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ini, kami lahir dan akan selalu berusaha turut menjaga kedaulatan negara dengan upaya-upya dan gerakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan adanya peraturan di atas adalah untuk keselamatan terbang, kedaulatan negara dan keamanan terbang.,” pungkasnya. (Adm**) 

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...