GTT Dan PTT Non K-2 Terima Dana Kesejahteraan Dari Bupati.

Klaten Mattanews.com Kabar gembira diterima sekitar 3.097 Guru Tidak Tetap (GTT) dan para Pegawai Tidak tetap (PTT) non K2 karena sebentar lagi akan menerima dana bantuan kesejahteraan yang akan diterimakan mulai bulan Desember 2019 nanti. Kepastian tersebut didapat setelah Bupati Klaten Hj Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan para GTT dan PTT non K2 dipendopo rumah dinas Bupati kemarin Senin (25/11)

Pemberian tersebut diberikan sebagai apriseasi pemerintah terhadap jasa mereka karena keberadaannya dinilai berhasil membantu Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun Anggaran  2018 sehingga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
para GTT usai bertemu Bupati Klaten Hj Sri Mulyani.

Dalam pertemuan dan dialog yang juga dihadiri Kapolres Klaten AKBP Wiyono Eko Saputro dan ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta jajaraan Forkompimda lainnya, Bupati menjelaskan, dana kesejahteraan untuk GTT dan PTT non K-2 pertama akan diserahkan pada Desember 2019 dengan dana dari APBD Perubahan 2019 jumlahnya senilai Rp 9,4 miliar. Dana kesejahteraan untuk GTT dan PTT non K-2 berdasarkan masa kerja masing-masing masa kerja 1 sampai 5 tahun menerima Rp1.200.000,  5 sampai 10 tahun Rp 1.500.000 dan masa kerja di atas 10 tahun menerima Rp 1.800.000.

Kemudian untuk tahun 2020, kata Bupati Klaten Hj Sri Mulyani, GTT dan PTT non K-2 juga akan mendapatkan dana kesejahteraan dua kali yakni melalui APBD murni tahun 2020 dan APBD Perubahan 2020 dan jumlahnya semoga bisa lebih besar lagi. Dana kesejahteraan diberikan kepada GTT dan PTT non K-2 karena mereka telah mengabdi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Klaten serta ikut membantu mengelola dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun administrasi sekolah lainnya.

Menanggapi tuntutan GTT dan PTT non K-2 agar diberikan Surat Keputusan Bupati, dirinya akan mengkaji terlebih dahulu bersama  Sekda serta OPD terkait. Sehingga jika nantinya keluar SK Bupati, semuanya telah memiliki dasar hukum yang kuat dan menyalahi aturan yang ada.”Akana kita kajai dulu baik aturan dan dasar hukumnya agar jika nantinya keluar SK, tidak akan menyalahi aturan dan tdak melanggar hukum yang sudah ada”, tegas Bupati.

Sementara salah satu guru mengapresiasi perhatian pemda terhadap nasib mereka. Namun tuntutan SK pengangkatan dari Bupati untuk GTT dan PTT non K-2 tetap menjadi skala prioritas tuntutan para guru GTT se Kabupaten Klaten.”Walau untuk sementara nasib kita sudah diperhatikan, namun semua temen-teman GTT se Klaten tetap menuntut SK Pengangkatan dari Bupati sebagai pegangan kita bekerja”, tegas salah satu guru.

sedang salah seorang guru lain mengaku cukupm terganggu dengan kaos yang dikenakan saat bertemu Bupati. Karena para GTT memakai kaos bergambar Bupati dengan kata "Lanjutkan". Sehingga hal ini menggiring opini jika GTT sudah terkondisikan dengan bantuan. Dan nanti pada pelkada 2020 harus mendukung salah satu calon Bupati. 


Sekda Klaten, Drs H Jaka Sawaldi MM pada kesempatan tersebut menyatakan, akan mengkaji tuntutan GTT dan PTT Non K-2 untuk mendapat SK pengangkatan dari Bupati Klaten. Pihaknya secepatnya akan melakukan studi banding ke Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang sesuai tuntutan dari GTT dan PTT non K-2. (jerro)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...