Merasa Dijegal 4 Balon Kepala Desa Gugat Palona Desa Ceporan Ke PTUN.

Klaten Mattanews.comMerasa dijegal dalam proses pendaftaran pencalonan kepala desa di desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno Klaten Jawa Tengah. 4 Balon Kepala Desa Desa Ceporan akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Semarang. Mereka merasa dirampas haknya oleh panitia, sehingga tidak dapat mengikuti proses tahapan Pilkades selanjutnya. Mereka menuntut agar pemerintah dalam hal ini Bupati menunda pelantikan kepala desa terpilih hingga turunya putusan dari PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Keempat balon yang melakukan gugatan antara lain Wahanta, Ana Tri Wahyuni, Yanoke Putri Dini dan Ana Tri Wahyuni. Keempat Balon tersebut telah menunjuk Suryono Basuki & Patners yang berkantor di jalan Siliwangi Ring Road Barat Sleman Yogyakarta sebagai kuasa hukumnya untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya.
Tim kuasa hukum pemohon 

Tri Winarni salah satu Balon yang menggugat kepada sejumlah wartawan menjelaskan dirinya akan terus memperjuangkan haknya demi menegakkan keadilan dan keterbukaan di jajaran pemerintahan desa Ceporan dan Pemkab Klaten.” Kami tidak semata mata ingin maju sebagai Kepala Desa. Namun adanya dugaan kecurangan dan unsur kesengajaan yang dilakukan oknum Palona Desa itu yang harus kita sikapi dan benahi. Jika prosesnya saja sudah dengan cara tidak benar, bagaimana nanti hasil kerja pemerintahannya”, ujar Tri.

Untuk itu lanjut Winarni dirinya bersama 3 balon lainnya sepakat menggugat Palona Desa ke PTUN guna mencari keadilan dan kebenaran. Dalam gugatanya tersebut lanjut Tri ada 5 point penting yang disampaikan. Meminta agar Palona Ceporan menunda peneyerahan atas pelaksanaan Pilkada Ceporaan tahun 2019. Meminta agar BPD Desa Ceporan untuk menunda usulan pengesahan laporan hasil Pilkada yang ditujukan Bupati melalui Camat. Ketiga meminta agar Camat menunda hal yang sama seperti diatas yang dikirim ke Bupati melalui Kepala Dispermades. Terakhir pemohon meminta agar Bupati Klaten menunda pelantikan Kepala Desa terpilih hingga adanya putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kenapa kami merasa dijegal dan dicurangi menurut Tri Winarni dirirnya dinyatakan Diskwalifikasi hanya sehari sebelum pengumungan penetapan calon dengan alasan tidak memenuhi persayaratan. Padahal dirinya sudah melengkapi semua persyaratan sesuai yang diminta Palona sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu Palona juga mengatakan jika dirinya mendaftaran setelah jam kerja sehingga ditolak.


“Loh kenapa pembatalan itu dilakukan secara mendadak sehari sebelum hari penetapan Balon. Padahal kita sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta. Jika masalah jam pendaftaran yang menjadi alasannya, mengapa tidak sejak awal pendafataran pertama kita ditolak, jika memang sudah melewati batas waktu. Kita daftar masih diterima dan mendapat cek list dan suruh melengkapi semua persayaran. Setelah selesai dan akan diumumkan koq baru di diskwalifikasi. Ini khan namanya sudah penjegalan”, tegasnya.(tev)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...