Buntut Penahanan Mantan Kepala PU Klaten Mursyid, Pekan Ini Akan Ada Tersangka Baru

Klaten Mattanews.com – Dalam pekan ini dijadualkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten kembali akan memanggil/menahan salah satu terduga dalam kasus pemungutan liar (pungli) yang dilakukan Abdul Mursyid saat menjabat sebagai Kepala PU Klaten. Namun siapakah yang akan menyusul Mursyid, apakah dari kalangan birokrasi atau swasata sumber resmi di Kejaksaan Klaten masih enggan memberi keterangan secara rinci.

“Kami belum dapat memberi keterangan resmi terkait kemungkinan ada tersangka baru yang akan kita jemput pada pekan ini. Tapi yang jelas kasus ini terus akan kami kembangkan sampai tuntas”, demikian ditegaskan sumber di Kejaksaan Negeri Klaten.

Seperti ditulis di beberapa media beberapa waktu lalu, Abdul Mursyid mantan Kepala PU Klaten yang kini menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Klaten resmi ditahan Kejaksaan Klaten karena terbukti kuat telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan pungutan liar (pungli) pada rekanan hingga 15 persen. Uang setoran proyek tersebut diminta sebagai kopensasi para kontraktor mendapat jatah proyek.
Kantor PU Klaten Jawa Tengah

Dalam melakukan aksinya Mursid kerap kali memerintahakan pada staf dan anak buahnya pada para rekanan untuk setor jatah sebesar 10 hingga 15 persen/rekanan. Dari aksinya tersebut minimal terkumpul dana sekitar Rp 1,1 milliar. Pungutan yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 ini merupakan paket pekerjaan pengadaan langsung.

Dalam kasus ini sedikitnya ada 60 saksi yang telah dimintai keterangan pihak Kejaksaan Negeri Klaten. Dari keterangan tersebut sangat memungkinkan akan muncul tersangka baru baik dari lingkungan PU atau pihak swasta.” Kita lihat saja dalam pekan ini apakah ada tersangka baru”, ujar sumber di Kejaksaan.

Saat ini pihak jaksa tengah menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Mantan kepala PU ini nantinya dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf e UU Tipikor tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Ancaman hukuman yang akan diterima minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda senilai Rp1 miliar. Selain itu ia juga disangkakan Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 1 miliar.(neogil)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...