Tuntut Hak Menjadi PNS Ribuan Guru Honorer K2 Klaten Gelar Aksi Demo

KLATEN MATTANEWS.COMRibuan guru honorer K2 se Kabupaten Klaten Jawa Tengah Selasa pagi (25/9) menggelar aksi demo menunut agar bisa diangkat menjadi PNS, setelah puluhan tahun mengabdi menjadi guru honorer. Aksi tersebut dilakukan seiring adanyanya kebijakan penerimaan ASN tahun ini, dimana pemerintah masih banyak membutuhkan tenaga pendididk.
 
Para guru honorer tuntut hak mereka
Aksi demo damai yang diikuti oleh hampir semua guru honorer dari tingkat PAUD hingga SLTA tersebut diawali dengan acara long marc dari alun-alun kota menuju kantor Bupati yang berjarak sekitar 600 meter. Dalam perjalanan mereka meneriakkan yel-yel minta keadilan akan nasi mereka. Berbagai spanduk dan poster merek bentangkan sebagai simbul protes dan sindiran pada pemerintah.

Dalam aksi yang melibatkan lebih dari 1200 tenaga pendidik honorer ini, sempat membuat macet arus lalu lintas. Petugaspun segera melakukan rekayasa jalan guna meengurai kemacetan panjang.

Selain menunut agar diangkat sebagai ASN/PNS, para guru juga menolak keluarnya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 36 tahun 2018 yang berbunyi seleksi CPNS mensyaratkan batasan umur maksimal 35 tahun. Dengan kata lain bagi mereka yang diatas umur 35 tahun tidak bisa mendaftar atau diangkat menjadi PNS walau sudah mengadi puluhan tahun.

Dalam aksi damai yang diterima asisten 1 Pemerintahan dr Ronny Roekminto, Ketua paguyuban guru honorer K2 Klaten Hasanudin meminta agar Bupati memperjuangkan nasibb mereka, mengingat di Klaten ada ribuah guru dengan status K2 yang hingga kini belum diangkat menjadi ONS walau sudag mengabdi puluhan tahun. Selain itu dirinya meminta agar peraturan menteri yang membantasi atasan umur ditinjau nulang.

“Kami atas nama temen-temen senasib seperjuangan meminta agar Bupati atau pemerintah Kabupaten Klaten memperhatikan sekaligus memperjuangkan nasib kami yang sudah puluhan tahun mengabdi menjadi tenaga honorer. Dan kami meminta agar peraturan menteri tentang pembatasan umur dikaji ulang”, tegasnya.

Sementara Asisten I Pemerintah Ronny Roekminto hanya bisa menampung dan sebatas mengusulkan pada Bupati agar diteruskan pada pemerintah, mengingat semua kebijakan ada di pemerintah pusat. Klaten hanya memperjuangkan.”Kita hanya bisa menamapung dan mengusulkan. Karena semua kebijakan ada dipusat”, tegasnya( nggih)

Share on Google Plus

Salam mattanews com

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...