Terkait Pembatasan Kartu Perdana.KNCI Klaten Temui Ketua DPRD Klaten.

KLATEN MATTANEWS.COMEnam pengurus anggota KNCI ( Kesatuan Niaga Seluler Indonesia) Klaten yang dipimpin ketuanya Arif Senin siang (19/3) mendatangi gedung DPRD Klaten guna bertemu dengan ketua DPRD Klaten Agus Riyanto.  Kedatangan rombongan tersebut guna menyerahkan surat penolakan dari seluruh pemilik outlet/gerai seluler seluruh Indonesia atas kebijakan Kominfo tentang pembatasan penggunaan kartu perdana, 1 NIK hanya 3 kartu perdana yang ditandatangi oleh ketua umum KNCI Indonesia Qunti Tyasari.

Diterima diruang kerjanya, para pengurus mengutarakan serta menyampaikan uneg-unegnya atas kebijakan Kominfo yang dianggap mereka mematikan para penjual pulsa atau pemilik outlet ditingkat paling bawah. Dan jika ini dibiarkan dan tetap diberlakukan akan berdampak pada kerugian matrial yang tidak sedikit yang harus ditanggung para penjual pulsa (pemilik outlet).
Pengurus KNCI Klaten saat bertemu ketua DPRD Klaten Agus Riyanto.

Dalam pertemuan yang berlangsung cukup singkat tersebut ketua DPRD Klaten mengaku tidak bisa berbuat banyak, namun dirinya siap membantu memperjuangkan tuntutan mereka sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Untuk itu dirinya menyarankan agar para pengurus KNCI Klaten langsung saja menemui Bupati agar semuanya bisa diteruskan ke Gubernur dan jajaran yang lebih tinggi hingga menteri.

“Semua sudah ada porsi dan kewenangannya. Disini kami hanya bisa menerima dan memberi saran masukan. Namun jika masuk pada masalah subtansi yang mereka sampaikan, mungkin itu bisa disampaikan langsung ke tingkat pusat.  Baik melalui DPR, YLKI, atau langsung menteri yang membidangi”, ujarnya.

Sementara itu salah satu pengurus KNCI Iwan Ciwek Gonggos kepada wartawan menjelaskan, saat ini di Klaten ada sekitar 5000 pedagang pulsa (outlet) yang tersebar hingga pelosok desa. Jika pembatasan 1 NIK 3 kartu perdana tetap diberlakukan, maka bisa dipastikan mereka akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. “Ratusan juta uang pedagang pulsa di Klaten akan musnah jika kebijakan ini tetap diberlakukan”, tegasnya.

Menurut Iwan Gonggos akibat kebijakan pemerintah melalaui Kominfo yang sepihak ini, banyak outlet yang rugi dan sepi pembeli. Pembatasan penggunaan kartu perdana secara otomatis menurunkan jumlah transaksi penjualan, padahal setiap pedagang memiliki stok kartu tidak sedikit. Dan mereka semua membeli dengan uang bukan dengan daun singkong.

“Jika pemerintah memang mau membunuh usaha rakyat kecil, silahkan kebijakan ini terus diterapkan. Namun yang jelas kami seluruh anggota KNCI se In donesia termasuk Klaten menolak tegas dan meminta agar kebijakan tersebut dicabut dihapus dan ditiadakan, karena hanya akan merugikan rakyat kecil dalam berwira usaha”, tegasnya.(gl)

Share on Google Plus

Salam mattanews com

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...