Pengerajin Genting Pakisan Mengeluh Karena Diilarang Lewat. Lurah Wiro Patok Ristribusi Rp 5000/RIT

KLATEN MATTANEWS.COM - Ratusan pengerajin genting di dukuh Palihan, Manton desa Pakisan Klaten Jawa Tengah dan dukuh Nambangan mengeluh, menyusul adanya larangan melintas di jalan desa Wiro, kecamatan Bayat Klaten. Kepala desa Wiro mengijinkan armada pengangkut matrial tanah jika mereka mau membayar ristribusi sebesar Rp 5000/rit atau sekali lewat.

Beberapa pengerajin genting kepada wartawan menjelaskan selama ini tidak ada larangan atau himbauan dari beberapa desa lain yang kebetulan mereka lalui untuk mengangkut matrial tanah pembuat genting. Namun sejak dua minggu terakhir ini para pemilik colt gundul pengangkut tanah disetop dan dilarang melintas jalan desa Wiro karena dianggap sebagai penyebab utama rusaknya jalan mereka.

Talud jalan desa Wiro yang ambrol.

Dengan adanya larangan tersebut beberapa perwakilan pengerajin genting dipimpin oleh ketua paguyuban pengerajin Genting Agus mencoba melakukan pendekatan dan negoisasi dengan pihak desa Wiro dan perangkat desa. Namun hingga kini belum ada titik temu, karena kepala Desa Wiro bersikukuh dengan penerapan penarikan ristribusi sebesar Rp 5000/rit sekali lewat, sesuai keinginan warga.

“Kami sudah berusaha untuk mencari jalan keluar agar semua berjalan baik. Namun dari pihak desa sesuai yang disampaikan Kepala desa Wiro, mereka menetapkan penarikan uang sebesar Rp 5000/rit atau sekali melintas. Permintaan ini belum kita sanggupi dan pegerajin menyatakan tidak sanggup. Namun kalau hanya Rp 1000 atau Rp 1500/rit kita masih mampu berpikir”, ujar Agus ketua paguyuban pengerajin genting.

Selain itu lanjut Agus pengerajin telah menawarkan pada pihak desa siap membantu ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan cara membayar kas desa sebesar Rp 200 ribu/bulan. Namun tawaran tersebut ditolak mentah mentah oleh kepala desa Wiro yang bersikukuh tetap memasang bandrol Rp 5000/rit.

“Jika kepala desa tetap melarang, mending kami cari jalan lain. Selain itu kami akan segera berkirim surat ke Bupati dan DPRD, terkait masalah ini. Karena secara tidak langsung larangan ini telah mengganggu para pengerajin genting. Selain itu sesuai UUD 1945 tertulis, Bumi, tanah dan air dan seisinya dikuasai negara untuk kepentingan orang banyak. Jadi jika ada klaim jalan desa milik desa itu tidak benar”, tegasnya.

Kepala Desa Wiro Agus Riyadi saat dikonfirmasi tidak ada ditempat. Namun salah satu perangkat desa membenarkan jika telah ada pertemuan dengan pihak pengerajin dan salah satu isi pertemuan desa meminta uang ristribusi sebesar Rp 5000/rit. Namun ditegaskan tidak dalarangan melintas.

“Secara resmi kami belum melakukan larangan melintas mas. Saat ini tidak ada pemasangan portal atau rambu-rambu larangan, walau kondisi jalan kami sudah cukup rusak. Sehingga tidak benar jika kami melarang armada melintas. Namun dalam pertemuan tersebut memang dari pihak desa Wiro meminta agar setiap armada pegangkut tanah dikenai uang ristribusi sebesar Rp 5000/rit.

Sementara salah satu pengerajin mengatakan, sebenarnya jalan yang rusak serta adanya talud yang roboh bukan karena sering dilalui angkutan colt T pengangkut tanah. Jalan dan talud rusak terjadi karena pada saat itu jalan tersebut dijadikan jalan alternatif saat dibangunnya jembatan besar di Paseban Bayat yang menghubunhgkan jalur Cawas, Bayat Klaten beberapa waktu lalu. Sehingga saat itu hampir semua armada termasuk truk besar melewati jalan tersebut.

“Jalan yang kita lewati tidak lebih dari 200 meter, dan kerusakan tidak semata karena armada angkutan tanah, karena kita hanya memakai armada colt T, dengan tonase yang relatif ringan. Tapi kalau semua kerusakan lantas dibebankan pada kami, jelas kami menolak dan keberatan. Namun kalau hanya dimintai partisipasi uang pembangunan kita siap, sebatas wajar dan kita mampu”, ujarnya.(neo)