Pengembangan Obyek Wisata Rowo Jombor Terkendala Regulasi Yang Njlimet.

Kabid Sumer Daya Air PU Klaten Harjoko  SST.MT
KLATEN MATTANEWS.COMHarapan masyarakat Klaten memiliki kawasan wisata air waduk Rowo Jombor yang lengkap cantik indah dan memadai, sesuai keingin Bupati Klaten Hj Sri Mulyani, tampaknya tidak bisa berjalan mulus. Adanya aturan regulasi serta status kepemilikan Rowo Jombor membuat pemda Klaten kesulitan membangun Rowo Jombor menjadi kawasan wisata air terpadu.

Keinginan dan rencana Bupati Klaten Hj Sri Mulyani terlontar beberapa waktu lalu saat memimpin langsung gerakan gotong royong membersihkan enceng gondok yang hampir menutupi seluruh permukaan air waduk. Saat itu setelah melihat secara langsung dan melihat potensi waduk serta alam sekitarnya, orang nomor satu di Klaten ini berniat membangun Rowo Jombor menjadi pusat kawasan wisata air terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana olah raga air.

Namun sayang harapan dan keingian tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Hasil dari rakor antar pimpinan SKPD beerapa waktu lalu, terungkap jika status kepemilikan waduk Rowo Jombor milik pemerintah Propinsi. Dan sejak UU no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air digugurkan dan kembali ke UU no 11 tahun 1974, tentang pengairan, maka Rowo Jombor menjadi kewenangan pusat dengan tangan panjangnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Suasana warung apung sepi ngglondang
Kepala Bidang Sumber Daya Air PU Klaten Harjoko SST.MT saat dikonfirmasi menjelaskan sesuai aturan yang baru sesuai UU nomor 11 tahun 1974, memang kewenangan tentang pengaturan air ada ditingkat pusat, dimana untuk di daerah Jawa Tengah ditangan panjangi oleh Balai besar Bengawan Solo Surakarta.

Dengan adanya aturan yang baru tersebut menurut Harjoko Pemda Klaten tidak bisa serta merta membangun Rowo Jombor menjadi kawasan wisata begitu saja, apalagi yang terkait membangun sarana fisik. Namun demikian lanjut Harjoko Pemda masih punya kewenangan untuk mengelola dengan selalu berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Bengawan Solo.

“Dengan adanya regulasi yang baru sesuai acuan UU yang baru, pemda Klaten hanya punya hak mengelola, itupun harus seijin pihak Balai Besar Aliran Sungai Bengawan Solo Surakarta. Dengan adanya regulasi baru ini, maka kini pihak Pemda tengah mencari jalan solsi terbaik agar mampu mengoptimalkan keberadaan Rowo Jombor tanpa mengurangi fungsi utama waduk sebagai sarana irigasi pengairan”, ujarnya.

Sebagaimana diketahui, waduk seluas 189 hektar yanag ada di desa Krakaitan ini, selama ini dijadikan obyek wisata air dan usaha kerambah ikan warga setempat. Namun pengelolaan yang tidak optimal dan profesional, Rowo Jombor kini tampak kumuh, semrawut dan tidak tertata. Sehingga obyek yang sempat menjadi destinasi wisata Klaten di tahun 1980an ini kini tinggal kenangan. Bahkan keberadaan puluhan warung apung yang sempat menjadi kebanggaan Klaten dan sumber pendapatan warga kini mulai sepi dan terancam gulung tikar.(neo/gl)

Share on Google Plus

Salam mattanews com

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...