Sosialisasi Saber Pungli.Aparatur Harus Menjadi Abdi Negara Yang Baik.

Acara sosialisasi saber pungli di pendopo Kabupaten

KLATEN MATTANEWS.COM – Bertempat di pendopo Kabupaten Selasa(14/11) Pemerintah kabupaten Klaten Jawa Tengah menggelar acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat tersebut diikuti oleh 500 peserta, secara resmi dibuka Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani.

Inspektur kabupaten Klaten, Syahruna selaku ketua panitia penyelenggara mengemukakan, maksud Sosialisasi Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Peran POLRI dalam Upaya Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Mengawal Dana Desa. Disamping itu juga pemahamanj Peran Tim Pengawal Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah ( TP4D ) dalam mengawal pembangunan daerah serta pemahaman tentang Satgas Saber Pungli.

Tujuan dilaksanakan sosialisai sendiri guna meningkatnya pemahaman prinsip pelayanan publik yang transparan bersih dan akuntable, menurunnya praktek pungutan liar dalam pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Syahruna mengarakan, sosialisasi dilaksanakan selama dua hari Selasa dan Rabu (14 dan 15 Nopember diikuti oleh 1000 peserta dalam dua tahap, meliputi Muspida, Pimpinan DPRD, Pejabat Pemkab, pimpinan OPD, kepala UPTD dan lain-lain. Menampilkan pemateri dari POLRES dengan thema Peran POLRI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (tahap 1) dan Menmgawal Dana Desa (tahap 2), Pemateri dari Kejaksaan Negeri Thema Peran TP 4D dalam Mengawal Pembangunan Daerah dan Sosialisasi Tentang Satgas Saber Pungli kabupaten Klaten.

Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupaan salah satu tuntutan reformasi, sehingga transparasi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang harus dpahami pelaku birokrasi. Maka tidak lazim jika aparatur daerah bersikap tertutup terhadap aktifitas pemerintahan terkait penggunaan anggaran, karena masyarakat berhak tahu dan tidak ada larangan tentang insformasi penggunaan anggaran negara .

‘’Hal ini perlu disampaikan agar ke depan tatanan masyarakat kian aktif dalam partisipasi pembangunan, sebaliknya aparatur daerah tidak bersikap skeptis terhadap permintaan informasi publik ‘’ tandasnya.

Menurut Plt Bupati Klaten, setiap aparatur negara harus mampu menempatkan diri sebagai abdi negara yang baik, tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau melebihi kapasitas wewenangnya. Karena jika dilanggar bisa menjadi ruang terjadinya pelanggartan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara maupun mencelakakan diri sendiri.(mas)