17 Pegawai Kantor Pertanahan Klaten Terima Tanda Kehormatan Dari Presiden RI Joko Widodo.

KLATEN MATTANEWS.COM – 17 pegawai kantor pertanahan Klaten Jawa Tengah mendapat penghargaan atas pengabdiannya selama 30 tahun oleh Presiden Republik Indonesia Jaka Wiodod. Penyerahan tanda kehormatan bernomor 74/TK/Tahun 2017 diserahkan oleh plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani pada saat upacara bendera Senin (25/09) dihalaman Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memperingati Hari Agraria Nasional ke 57 tahun 2017.

tujuh orang penerima dengan tujuh orang masa kerja 30 tahun, enam orang masa kerja 20 tahun dan empat orang masa kerja sepuluh tahun. Serta penyerahan lima sertifikat tanah Hak Milik, sertifikat tanah Wakaf milik Yayasan dan Sertifikat Tanah Hak Pakai.

Plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani saat serahkan penghargaan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Sudjarno usai pelaksanaan upacara kepada wartawan mengatakan, esdtimasi jumlah sertifikat tanah se kabupaten mencapai sebanyak 648 ribu sertifikat lebih. Dari anggka tersebut hingga saat ini jumlah yang sudah mendaftar dan selesei pembuatannya sekitar 577 ribu sertifikat lebih dan yang belum mendaftar diperkirakan sebanyak 70 ribu sertifikat.

Lebih lanjut Sudjarno mengemukakan, tahun 2017 Klaten mendapat alokasi program strategis pensertifikatan tanah tahap pertama sebanyak 9.200 sertifikat terseleseikan sebanyak 80 prosen. Program tahap ke dua tahun yang sama sebanyak 5.100 sertifikat sudah terseleseikan sebanyak 55 prosen, sisanya akan diseleseikan maksimal akhir tahun 2017 mendatang. ‘’ Target kami dalam penyeleseian sertifikat tanah untuk program strategis terseleseikan bulan November mendatang ‘’ ujarnya.

Menterfi Agraria dan tata Ruang (ATR) / Kepala Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani mengatakan,peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2017 mengangkat thema ‘’ SERTIFIKASI TANAH DAN PENATAAN RUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT’’ . Thema tersebut mnengandung maksud agar semua pihak bsik pemerintah maupun masyarakat dapat bersatu padu dan ikut berperan aktif dalam mensukseskan berbagai prgram strategis nasional di bidang pertanahan dan penataan ruang yang lebih berkwalitas.

Lebih lanjut Sofyan A Djalil mengqatakan, reformasi agraria merupakan komitmen pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas sembilan juta hektar dari 600 ribu hektar tanah transmigrasi, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset, 400 rtibu hektare tanah bekas HGU/tanah Negera dan 4,1 juta hekatrar tranah pelepasan kawasan hutan. Program tersebut diharapkan dapat diseleseikanb tahun 2019, sehingga perlu upaya serius dan bersungguh-sunggugh dari semua pihak untuk merampungkannya.(mashan)