KPK Tetapkan Dua Pejabat Dinas Pendidikan Klaten Sebagai Tersangka. Siapa Berikutnya

Kantor Dinas Pendidikan Klaten

KLATEN MATTANEWS.COM – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam lanjutan kasus OTT Bupati Klaten Jawa Tengah. Dua pejabat di lingkungan Disdik yakni Sdn yang selama ini menjabat sebagai sekretaris Disdik dan Bts Kepala Bidang SD Dinas Pendididkan Klaten.

Penetapan dua tersangka baru di Dinas pendidikan ini tak menutup kemungkinan akan terjadi pada dinas lain yang ada di Klaten. Hal ini membuat suasana jalannya pemerintahan di Klaten semakin “Lesu dan Muram”. Hampir semua PNS di Klaten baik pejabat dan staf yang tidak tenang bekerja, was was jika sewaktu waktu bisa dijadikan tersangka berikutnya.

Keterangan resmi adanya penetapan dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Klaten diketahui setelah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten menerima surat pemberitahuan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten berinisial Bts dan Sdn.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Pantoro kepada sejumlah wartawan enggan berkomentar.”maaf mas saya belum bisa memberi keterangan” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Umum dan Kepegawaian BKPPD Klaten, Dodhy Hermanu Chaniago mengemukakan, surat pemberitahuan penyidikan keduanya dikeluarkan sekitar awal Juli. Menurut Dodhy berdasar surat pemberitahuan tersebut BKPPD akan memproses kepegawaian yang bersangkutan.

”Yang jelas kami sudah menerima dua surat pemberitahuan penyidikan dari KPK untuk dua nama tersebut. Dengan adanya surat tersebut maka otomatis status hukumnya yang bersangkutan sebagai tersangka”, ujarnya pada wartawan

Dalam surat tersebut disebutkan, Bts menjadi tersangka terkait suap jabatan di lingkungan pendidikan. Sedangkan Sdn menjadi tersangka karena kasus proyek di lingkungan pendidikan. Kemungkinan penetapan dua tersangka tersebut dari hasil pengembangan kasus Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini dan fakta persidangan yang hingga saat ini masih berlansung.

Terkait dengan penetapan tersangka, menurut putra mantan Bupati Klaten ini keduanaya beluam belum ditahan dan masih berstatus sebagai PNS Pemkab Klaten. Pemberhentian sementara baru bisa dilakukan jika sudah ada surat perintah penahanan untuk mereka.

Plt Bupati Klaten Sri Mulyanipun memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan tentang adanya penetapan tersangka Bts dan Sdn. Yang bersangkutan lebih memilih menunggu rilis resmi dari KPK.(ayubayuben)