JKN Jaspel Hak Yang Harus Diterima Setiap Karyawan Puskesmas. Diatur Permenkes No 21 Tahun 2016.

KLATEN MATTANEWS.COM - JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional) adalah hak yang harus diberikan pada setiap karyawan di jajaran dinas kesehatan. Di Puskesmas JKN diberikan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) dengan nama atau istilah uang Jaspel (Jasa Layanan). Pemeberian uanaga tersebut juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas pelayanan kesehatan kelas pratama (Puskesmas).

Plt Kepala Dinkes Klaten dr Cahyono M.Kes.

Di Klaten setelah seluruh Puskesmas menjadi BLUD, Permenkes ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 900/1145/14 tentang Penetapan pembagian jasa pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Klaten tahun 2017 tertanggal 1 April 2017.

Kasus yang terjadi di Puskesmas Jatinom pembagian Jamed yang berujung pada OTT beberapa karyawan karena adanya pemberian sebagian uang jasa tersebut pada 6 tenaga magang yang selama ini bekerja membantu di Puskesmas Jatinom. Pemberian itu sendiri didasari rasa kemanusiaan dan penghargaan atas pekerjaan mereka selama bekerja magang di Puskemas.

Menurut sumber di Puskesmas Jatinom sebelum pemberian upah kepada 6 tenaga magang yang diambilkan dengan cara memotong sedikit uang para PNS sudah melalui prosedur yang benar, dimana semua PNS sepakat hak dipotong untuk diberikan kepada mereka karena merasa dibantu dalam pekerjaanya. Dan hal tersebut sudah lazim dilakukan dimanan mana dan sudah berlangsung lama. Sehingga dirinya heran jika perbuatan baik tersebut justru dianggap sebagai Pungli dan kena OTT.

“ Kita heran mas, kenapa berbuat baik koq malah dianggap pungli. Hak kita para PNS tidak masalah saat dipotong untuk menggaji mereka, toh semua sudah melalui rapat dan kesepakatan, apalagi kita merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Apalagi sebentar lagi lebaran, sehingga tak ada salahnya jika kita berbagi, toh mereka juga ingin ikut merayakan lebaran. Sehingga bagi saya hal ini bukan sebuah masalah yang harus dibesar-besarkan”, ujarnya.

Diakui sumber dalam hal ini memang ada oknum karyawan yang tak mau haknya dipotong untuk diberikan pada karyawan magang. Padahal dalam pemberitahuan dan kesepakatan mereka menyatakan tidak keberatan. Sehingga hal ini justru menjadi masalah yang sebenarnya tak perlu terjadi, jika kita iklas berbagi dan berniat baik menolong sesama.

Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Cahyono Widodo M.Kes sendiri mengatakan apa yang dibagikan oleh staf Puskesmas Jatinom saat itu bukanlah dana JKN, bukan pula pungutan dari masyarakat, melainkan jasa pelayanan yang diterima Puskesmas Jatinom. Pembagian jasa pelayanan di Puskesmas Jatinom itu tidak diberikan kepada karyawan pada setiap bulannya.

“Jasa pelayanan itu sah, itu resmi, karena memang ada peraturannya. Jasa pelayanan itu haknya karyawan Puskesmas, dari dokter hingga tukang sampah. Hanya saja, pembagiannya tidak sama. Tergantung pada poin dan pembobotan, serta sesuai dengan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan beban kerja mereka,” terangnya.

Puskesmas Jatinom selama ini memang kekurangan tenagaa kerja sehingga menambah 6 orang tenaga magang untuk membantu pekerjaan yang ada. Selama ini ada kepakatan internal, bahwa tenaga magang di Puskesmas Jatinom juga diberikan sekadar uang transport. Jumlahnya bervariasi, dari Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan, ditambah jasa pelayanan. Selama ini, uang transport tenaga magang itu “ditalangi” lebih dulu dari pinjaman koperasi Puskesmas Jatinom.

Terkait OTT tim saber di Puskesmas Jatinom, dr Cahyono mengatakan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada aparat penegak hukum, toh sampai saat ini dirinya belum diberitahu secara resmi perihal terseut( laaurent/farought)