Dosen Fak Hukum Atma jaya Jogya B.Widhi Hengky S : Jangan Korupsi Dana Desa

Sosialisasi penggunaan dana desa
KLATEN MATTANEWS.COM - Presidium Daerah Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Paroki  Santa Maria Bunda Kristus Wedi mengadakan kegiatan seminar tentang Pelaksanaan dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Desa di Balai Mandala Gereja Wedi, Minggu (11/6).

Seminar ini menampilkan tiga narasumber, yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta B Hengky Widhi S, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Canan, Kecamatan Wedi Albertus Urip Haryanto, dan Kepala Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, FX Siswanto,.

Dalam sambutan, Pastor Paroki Wedi Rama Andrianus Maradiyo, Pr menyampaikan, seminar ini adalah kelanjutan dari seminar mengenai Undang Undang Desa yang pernah diadakan oleh Tim Pelayanan Kerasulan Kemasyarakatan Paroki Wedi beberapa waktu lalu.
“Saya berharap, setelah mengikuti seminar ini, para peserta siap diutus menjadi nabi. Para peserta siap menjadi pewarta dan bersaksi di tengah masyarakat. Sehingga dapat membantu terwujudnya peradaban kasih di masyarakat, seperti yang menjadi visi Keuskupan Agung Semarang,” kata rama.

Rama Maradiyo berharap, dari seminar ini ada outcome yang diperoleh, yaitu perubahan cara pandang dan perilaku dalam mengelola dana desa, sehingga kondisi realitas di masyarakat semakin baik dan sejahtera. Karena dana desa yang digelontorkan pemerintah ini jumlahnya sangat besar.

Sementara Kepala Desa Sekarsuli FX Siswanto dalamaa keterangannya mengatakan, semua desa di Kabupaten Klaten telah mendapatkan dana desa yang jumlahnya terus meningkat. Seagai contoh Desa Sekarsuli yang semula mendapat dana desa sekitar Rp 300 juta, bertambah menjadi Rp 600 juta. Dan tahun ini sekitar Rp 800 juta.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta B Hengky Widhi S menjelaskan, berbagai peraturan telah dikeluarkan Pemerintah terkait dana desa ini, walau terkadang sering berubah dan “tidak si ngkron”, yang membuat proses pencairan dana desa sering mengalami hambatan.

“Maka, Pemerintah Desa (dan terutama TPK) harus berhati-hati dalam mengelola dana desa ini. Prinsipnya, dana desa jangan dikorupsi. Dana Desa harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pesannya. (laurent)

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...