Rp 687 Milliar Rupiah Anggaran belanja langsung Pemkab Klaten Di Tahun 2017 Untuk 2.870 Kegiatan

KLATEN MATTANEWS.COM - Anggaran belanja langsung tahun 2017 kabupaten Klaten sebanyak Rp. 687, 883 milyar lebih, dengan jumlah program 771 meliputi sebanyak 2.870 kegiatan. Realisai keuangan hingga 31 Maret 2017. Realisasi keuangan hingga 31 Maret 2017 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 62,142 milyar ( 9 %), yang sudah dipertanggungjawabkan (di SPJ kan) sebesar Rp. 17, 885 milyar (3 %). Hal tersebut disampaikan Kabag pembangunan Klaten Sigit Gatot Budiyanto selaku ketua penyelenggara dalam acara Rakorlak kegiatan April 2017.

Plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani dalam Rakorlak di pendopo Pemda

Kegiatan yang berlangsung di gedung Pendhapa Klaten Rabu (12/4) diikuti oleh 330 peserta, disaksikan enam pejabat propinsi antara lain Sekda Prop Jateng Dr Sri Puryono , ketua Bapeda Sudjarwanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Bangda Tafif , dibuka secara resmi oleh Pelaksana tugas (Plt) bupati Klaten Hajah Sri Mulyani.

Lebih lanjut gatot menjelaskan maksud dan tujuan Rakorlak antara lain untuk memaparkan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Kegiatan sehari tersebut diikuti oleh 330 peserta unsur pengendali program kegiatan 19 orang, penguna dan kuasa pengguna anggaran 132 orang dan pejabat struktural selaku PPATK sebanyak 179 orang.

Sampai dengan saat ini, paket yang diserehkan ke Bagian Layanan pengadan sebanyak 33 paket, terdiri pengadaan barang 5 paket, pegadaan jasa konsultasi 5 paket, pengadaaan jasa 2 paket dan pengadaan jasa konstruksi 21 paket. Untuk tahapan pengadan paket yang dilaksanakan berupa kajian dokumen 19 paket, pengumuman 4 paket, evaluasi 9 paket, yang sudah selesei satu paket berupa belanja pihak ketiga berupa Jasa Pebngamanan RSUD Bagas Waras, dengan Harga Perkiran Sendiri Rp. 675,805 juta nilai lelang Rp. 673, 796 juta selisih Rp. 2,008 juta.

Sementara Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani mengatakan, alokasi belanja langsung yang dikelola masing-masing Orgamisasi perangkat daerah (OPD) agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka para pengendali program, kregiatan, kepala OPD maupun pejabat yang menangani bekerja keras dalam mengelola kegiatan dan anggran yang bersumber dari APBD tersebut. Tahun anggaran sudah terlewati tiga bulan sehingga waktu efektif tinggal delapan bulan maka perlu diatur schedul secara baik dan benar agar tanggungjwabnya tidak muncul masalah di kemudian hari.

Sekda Propinsi Jawa Tengah Dr Sri Puryono mengatakan, meski jabatan Pimpinan OPD yang disandang ada yang Pelaksana tugas (Plt) maka beban kerja yang diemban harus tetap dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar semua beban kegiatan di Klaten dapat terselenggara dengan baik yang endingnya mamp[u meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(mashan/aan)