Program KKBPK Belum Capai Target. Perlu Pemetaan Daerah Yang Matang.

KLATEN MATTANEWS.COM - Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 dan 2012, kinerja Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dianggap tidak dapat memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan.  
 
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa tengah Wagino.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Wagino pada Forum Koordinasi Kehumasan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Aston Hotel and Convention Center Semarang, Kamis (20/4).

Diinformasikan, pada tahun 2017  akan dilaksanakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia oleh Badan Pusat Statistik. Hasil SDKI ini akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Program KKBPK. Maka, dalam rangka persiapan menghadapi SDKI tersebut perlu dilakukan Pemetaan Capaian Kinerja Program KKBPK guna mengetahui capaian kinerja yang masih kurang atau legok. “Guna mencapai SDKI, maka kita perlu pemetaan capaian kinerja kerja”, tegasnya.

Wagino menyampaikan, variabel program KKBPK yang akan diukur dalam SDKI tahun 2017 adalah Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Unmet Need Total (UNT), alasan tidak KB: takut efek samping, alasan tidak KB: tidak setuju KB, angka keberlangsungan KB, jumlah Additional Users, rata-rata UKP (Upaya Kesehatan Perorangan), dan ASFR (angka kelahiran menurut umur) 15-19 tahun. “Variabel ini merupakan cara menentukan citra keberhasilan KKBPK,” ujarnya.

Wagino menjelaskan, Angka Prevalensi Kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu : IUD/spiral, implant/susuk KB, dan medis operasi pria/wanita. 

Sedang Unmet Need Total (UNT) adalah PUS yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun ingin menunda kelahiran berikutnya.

Kemudian, alasan tidak KB: takut efek samping, yaitu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB karena alasan takut adanya efek samping dari penggunaan metoda kontrasepsi. Dan slasan tidak KB: tidak setuju KB, yaitu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB karena alasan tidak setuju KB. Serta usia kawin pertama istri dibawah 21 tahun, yakni usia saat istri menikah pertama kali di bawah 21 tahun.

Pada Forum Koordinasi Kehumasan Program KKBPK ini direncanakan kegiatan advokasi melalui media pada tahun 2017. Baik media cetak, elektronik, online TV atau radio.(laurent)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...