Plt Bupati Hj Sri Mulyani: Desa Wajib Buat Dan Tempelkan APBDes Di Tempat Umum Dan Strategis

KLATEN MATTANEWS.COMGuna memberi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiataan bagi para penerima banatuan agar tepat sasaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKAD) Pemkab menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Penyerahan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Hibah Tahun 2017. Kegiatan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari unsur Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa dan Lurah se Klaten dibuka resmi oleh Pelaksana tugas (Plt) bupati Hajah Sri Mulyani Kamis (13/4).
 
Plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani saat serahkan bantuan pada camat
Sosialisasi menampilkan dua nara sumber yaitu ketua Kejaksan Negeri (Kajari) Klaten , Zuhandy menyampaikian materi tentang Peranan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) dan Waka Polres Klaten Kompol Hari Sutanto menyampaikan peranan SABERPUNGLI itu ditandai penyerahan secara simbolis bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2017. Bantuan dimaksud adalah Belanja Hibah sebesar Rp. 6,7 Milyar  untuk Polres, Kodim 0723, Pengadilan Negeri, Dodik Latpur, KONI, Kwarcab Pramuka dan Komda Lansia Klaten.

Belanja Hibah dan bantuan keuangan bersifat khusus yang lain sebesar Rp 102 milyar lebih diberikan kepada desa dan kalurah di Klaten. Belanja Hibah sebesar Rp. 12,768 milyar untuk Kalurahan diserahkan melalui Camat Klaten Utara, Klaten Tengah dan Klaten Selatan serta kecamatan Jatinom. Bantuan yang lain sebesar Rp. 89,536 milyar diserahkan kepada desa diserahkan melalui 26 Camat yang ada di Klaten.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sunarno selaku ketua panitia penyelengara mengatakan, acara sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pedoman pada penerima belanja bantuan keuangan agar segera dapat ,melaksanakan kegiatan yang menjadui tanggung jawabnya. Disamping itu juga untuk mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan kegitan yang dapat dipertanggungnajawbkan dengan baik, tertip dan tepat sasaran tanpa ekses.

Hubungan dengan bantuan Keuangan dan Hibah tahun 2017, Sunarno menjelaskan, total bantuan keuangan proporsinya mencapai sebesar 22,10 prosen dari total Belanja Daerah Rp 2,59 Trilyun lebih. Dengan rincian , bantuan pada pemerintah desa bersifat umum Rp. 446,343 milyar, bantuan keuangan bersifat khusus Rp. 125,314 Milyar untuk desa dan instansi terkait dan bantuan keuangan pada Partai Politik Rp. 888,993 milyar.  ‘’ Belanja Hibah sebeasar Rp. 45,793 milyar lebih mengalami peningkatan Rp. 7,9 milyar lebih dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 37,89 milyar ‘’ jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt Bupati Klaten hajah Sri Mulyani menekankan, untuk mewujudkan transparasi anggara semua desa dan kalurahan wajib membuat Baliho yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk ditempel di tempat umum yang strategis. Hal ini dilakukan agar masyarakat setempat mengetahui anggaran dan apa yang akan dikerjakan pemerintah desanya, sehingga saat diketahui ada penyimpangan bisa langsung diperbaiki.

Terkait pemasangan Baliho dimaksud, Plt Bupati minta, setelah sepekan acara ini agar instansi terkait seperti Inspektorat, Dispermasydes, BPKD , Camat dan lainnya untuk mengawasi pembuatan dan penempelan Baliho dimaksud. Manakala dijumpai ada desa atau kalurahan yang tidak melaksanakan perintah dimaksud, agar segera dilaporkan kepada TP4D, SABERPUNGLI atau langsung pada diirinya. ‘’ Ini semua dilakukan agar terjadi transparasi anggaran, dan menghindari terjadinya pungutan yang tidak resmi yang dapat merugikan masyarakat ‘’ tandasnya.(mashan/aan)
  
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...