600 PNS di Jajaran Pemkab Klaten Ikuti Sosialisasi Gratifikasi Oleh KPK.

KLATEN MATTANEWS.COMBertempat  di gedung pendapa kompleks perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) Klaten  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan  Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab setempat. Kegiatan diikuti oleh sekitar 600 peserta dipimpin langsung tim bidang pencegahan pemberantasan korupsi republik Indodnesia (KPK RI) Sugiharto.
 
Sosialisai gratifikasi oleh KPK di pendopo Kab Klaten
Kegiatan yang dibuka langsung plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani diikuti berbagaia unsur  unsur mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, kepala unit pelaksana tehnis daerah (UPTD), kepala desa  dan perwakilan kepala sekolah. Serta dihadiri ketua DPRD Klaten Agus Riyanto.

Dalam kegiatan yang berjalan sehari tersebut diharapkan mampu  menggugah terbangunnya sistem pencegahan Korupsi, meningkatkan pengetahuan aparat yang berintegritas dan berperilaku bersih.  Tema yang diamabil dalam acara tersebut ialah Membangun Budaya Anti Gratifikasi .

Plt Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, pengertian Gratifikasi menurut ketetuan yang berlaku adalah bentuk pemberian dalam arti luas, termasuk pemberian betuk uang, barang, rabat (discon), komisi, pinjqman tanpa bunga,  tiket perjalanan, fasilitas peginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan fasilitas lain. Pemberiuan tersebut yang melibatklan pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap.

Sehubungan hal tersebut, kata Plt bupati lebih lanjut, perlu upaya pengendalian gratiifikasi sebagai bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi. Dengan demikian diharapkan berdampak pada terbentuknya aparatur pemerintah yang berintegritas, citra positif dab kredible yang akhirnya masyarakat dapat menikmati layaan publik yang baiik berkualitas dan memuaskan tanpa ada gratifikasi.

Kepada seluruh pejabat dasn pegawai pemerintah setempat, Sri Mulyabi melarang untuk memberi atau menerima hadiah atau pemberian kepada siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.  Maska kepada yang menerima diwajibkan untuk melaporkan setiap gratifikasi yang pernah diterima kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi kabupaten Klaten.(aan/mashan)

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...