Mahasiswa Klaten Tuntut KPK Berani Usut Tuntas "Mega Proyek" Di Klaten, Masjid Agung Al'Aqsha,Terminal Bus Dan RSUD Bagas Waras.

Demo Mahasiswa Klaten menutuntut KPK Berani Bongkar Mega Proyek di Klaten
KLATEN MATTANEWS.COM – Ratusan  mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi mendukung pemberantasan korupsi di Kabupaten Klaten pada Selasa (3/1/2016). Aksi ini dimulai dari Alun-Alun Klaten dan berakhir di kantor Bupati Klaten. Selain meminta agar kasus makelar jabatan diusut tuntas, merek juga menuntut agar KPK berani mengusut tuntas mega proyek pembangunan masjid Agung Al’aqzha, pembangunan RSUD Bagas Waras, Terminal bus Ir. Soekarno, proyek RTLH atau rumah tidak layak huni yang diduga sarat korupsi.

Koordinator aksi mahasiswa, Harjito menyampaikan, aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh gerakan mahasiswa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat untuk menyatakan sikap atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat (30/12).

“Sudah seharusnya, sebagai bagian dari rakyat yang diberikan nalar intelektual, mahasiswa harus kembali mengingatkan akan sebuah kesadaran sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kesadaran akan pentingnya mengingatkan pemimpin atau penyelenggara negara untuk selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan atau kepentingan lain. Karena hal ini justru menimbulkan dampak negatif terhadap rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Klaten,” katanya.   

Mahasiswa menuntut agar pihak terkait mengusut tuntas suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori 2 (K2), maupun pengangkatan tenaga medis dan non medis di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten.
Rilis anti korupsi yang disebar mahasiswa
“Kami mendesak agar penegak hukum mengusut kasus mega proyek di Klaten seperti Masjid Agung Al Aqsa Klaten beserta menaranya, Terminal Ir Soekarno Klaten, RSUD Bagas Waras Klaten, dan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2011-2016,” teriaknya.

Mahasiswa juga menuntut agar pihak terkait mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dana aspirasi DPRD, dugaan pungli di setiap proyek di Kabupaten Klaten, baik yang pengadaannya melalui lelang di Unit Lelang dan Pengadaan (ULP) ataupun penunjukan langsung.

“Kami menuntut agar penegak hukum menuntaskan kasus rutin yang terjadi di setiap tahun, yaitu kasus pengadaan seragam sekolah, jual beli lembar kerja sekolah (LKS), dan sebagainya. Jadikan SH (Sri Hartini) sebagai justice collaborator untuk pemberantasan korupsi di Kabupaten Klaten,” tuntutnya.

Menurut mahasiswa, kasus suap jual beli jabatan ini bisa menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus yang lain yang bisa diungkap oleh KPK, jajaran Kejaksaan, dan Polri secara terang-benderang demi terciptanya keadilan di masyarakat dan menciptakan pemerintahan daerah yang bersih (clean governance), anti korupsi, transparan dan akuntabel (good governance) menuju Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Masih menurut sumber, sebenarnya pemerintahan Klaten yang dulu tidak lebih baik dari yang sekarang. Bahkan rumor mengatakan lebih parah. Yang jadi pertanyaan kenapa hal ini baru terbongkar dipemerintahan Hartini.” Kasihan dia jadi tumbal kena apesnya”, ujar sumber. (kam/alfa)

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...