Sri Hartini Kena OTT. 853 Pejabat Struktural Pemkab Klaten Gagal Dilantik.

Sekda Klaten Joko Sawaldi
KLATEN MATTANEWS.COM - 853 PEJABAT eselon II, III Dan IV STRUKTURAL DILINGKUNGAN Pemda Klaten, Jawa Tengah gagal dilantik. Rencananya Bupati Klaten Sri Hartini akan melantik 853 pejabat tersebut di pendopo Kabupaten Klaten Jum’at malam (30/12). Namun hal tersebut dibatalkan tanpa batas waktu yang belum bisa ditentukan menyusul ditangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini dalam OTT KPK terkait suap mutasi jabatan.

Sekda Klaten Joko Sawaldi dalam keterangan persnya kepada wartawan menjelaskan untuk pelantikan ditunda dan belum dapat dipastikan kapan akan dilaksanakan. Karena untuk melantik pejabat tersebut harus ada tanda tangan Bupati. Sehingga dimungkinkan pelantikan akan dilakukan setelah ada Bupati Baru.”Kita belum tahu kapan pejabat tersebut akan dilantik. Yang jelas dalam pelantikan harus ada tanda tangan Bupati. Yang jelas saat ini kita semua sedang prihatin”, ujarnya.

Sementara terkait penangkapan Bupati Klaten oleh KPK, Sri Hartini terkena OTT KPK dirumah dinasnya, berikut 2 pejabat dari jajaran Diknas Klaten. Dari hasil OTT KPK berhasil menyita uang sebesar Rp 2 milliar yang dijadikan barang bukti dugaan terkait mutasi jabatan.

Beberapa sumber politisi dan pemerintahan di Klaten mengatakan dengan tertangkapnya Sri Hartini dan jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka maka secara otomatis yang akan menjadi Bupati berikutnya Hj Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai wakil Bupati. Namun sebelum ada bupati tetap sesuai perundangan yang ada jabatan Bupati akan di isi oleh seorang Plt. Setelah ada inkrah dari pengadilan yang menetapkan Sri Hartini terbukti bersalah dan disusul dengan pemberhentian tetap , baru proses pengangkatan yang bersangkutan bisa diproses sesuai mekanisme perundangan yang ada.

Penunjukan Plt  Bupati sendiri lanjut sumber dilakukan Gubernur. Sementara Gubernur akan menunjuk seorang Plt setelah Sri Hartini dinonaktikan sementara dari jabatan Bupati. Dan setelah ada inkrah putusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka, biasanya dilanjutkan dengan adanya pemberhentian tetap. Baru setelah itu proses pengangkatan wakil Bupati menggantikan Bupati yang dulu bisa dilakukan, sesuai mekanisme dan perundangan yang ada.

“Ya kalau Bupati Sri Hartini ditetapkan tersangka oleh KPK, maka secara otomatis wakilnya yang akan menggantikan dalam hal ini bu Mulyani. Namun semua menunggu adanya inkrah dari Pengadilan terhadap status Sri Hartini. Dan untuk sementara jabatan Bupati akan diisi oleh seorang Plt”, ujar sumber.(get/now)   

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...