Kajari Klaten Minta 5 Desa Dijadikan Desa Binaan Percontohan Pengelolaan Dana Desa

Bupati Klaten pimpin Rakorlak pembangunan Klaten
Klaten Mattanews.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten meminta kepada Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menunjuk lima desa yang akan dijadikan desa binaan atau desa percontohan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa pada tahun 2017 mendatang. Permintaan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten Zuhandi pada rapat koordinasi pelaksanaan (Rakorlak) pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Klaten, Selasa (29/11).

“Kami meminta lima desa di Kabupaten Klaten untuk kita jadikan desa binaan atau desa percontohan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa pada tahun 2017 mendatang. Nantinya, kelima desa tersebut akan kita kawal, kita dampingi sampai akhir tahun anggaran. Dan pada setiap akhir pendampingan, desa tersebut akan kita evaluasi, apakah pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” katanya.

Kajari Zuhandi menyampaikan, pada tahun-tahun yang akan datang, Pemerintah Pusat mewacanakan akan menambah anggaran Dana Desa bagi semua desa di Indonesia. “Karena jumlah dana desanya besar, maka ke depan, Kejaksaan akan lebih concern dalam mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan dana desa di setiap desa,” tandasnya.

Permintaan Kajari ini langsung ditanggapi Bupati Klaten Sri Hartini. Bupati langsung memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) terkait untuk menentukan 5 desa yang akan dijadikan desa binaan atau desa percontohan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa pada tahun 2017 itu. Bupati meminta agar 5 desa tersebut diambilkan dari lima dapil yang ada sehingga ada pemerataan.

“Agar lebih merata, maka sebaiknya, lima desa itu diambilkan dari 5 Dapil (daerah pemilihan) di Kabupaten Klaten. Supaya desa-desa lainnya bisa saling belajar, dan bisa saling merasakan,” pesan bupati.

Pada kesempatan itu, Kajari Zuhandi mensosialisasikan mengenai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Zuhandi menjelaskan, tugas dan fungsi TP4D itu untuk pertama, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif. Kedua, dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Dan ketiga, melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

“Selain itu, tugas dan fungsi TP4D adalah bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Serta melaksanakan penegakan hukum yang refresif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” paparnya. (L.suk2)

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...