Klaten Pecahkan Rekor. Pajak PBB Lampaui Target. Pertama Dalam Sejarah Capai Rp 21 Milliar.

Kepala DPPKAD Klaten Sunarno SH, saat menghadap Bupati Klaten Hj Sri Hartini SE

Klaten Mattanews.Com – Prestasi gemilang kembali diarih Pemkab Klaten, di satu tahun kepemimpinan Bupati Hj Sri Hartini. Kali ini dalam hal kepedulian membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hingga akhir November ini pelunasan PBB di Klaten sudah mencapai angka Rp 20 milliar. Pendapatan ini jauh lebih besar dibanding target yang dipacak yakni Rp 16 hingga 18 milliar. Prestasi terbesar dan tertinggi yang belum pernah diraih sebelumnya.

Tercapainya angka tersebut tak lepas dari peran serta semua instansi jajaran terkait di Klaten yang dimotori DPPKAD Klaten selaku satuan kerja yang membidangi. Hal tersebut disampaikan Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten Sunarno SH saat ditemui diruang kerjanya Senin (28/11).

“Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama, dimana tingkat kesadaran masyarakat akan kuwajibana membayar pajak mulai tumbuh dan meningkat. Peran petugas pungut dilapangan yang didugkung gencarnya pelaksanaan gerakana pekan panutan, dimana PNS sebagai pelopor pembayar pajak yang baik, membuat para wajib pajak tergerak untuk membayar kuajibannya”, ujar Sunarno.

Menurut Narno saat ini di Klaten memiliki 553 ribu wajib pajak, baik besar dan kecil. Dari jumlah tersebut Klaten memiliki baku potensi pendapatan pajak sebesar Rp 23 milliar. Sehingga jika dilihat dari angka tersebut capaian tahun ini yang diperkirakan akan mencapai Rp 21 milliar di akhir tahun, Klaten mampu mencapai target 95 persen. Namun jika dihitung berdasarkan target yang dipacak untuk tahun 2016 hanya sebesar Rp 16 hingga Rp 18 milliar, maka capaian saat ini lebih dari 100 persen.

Para pendekar di DPPKAD Klaten kunci sukses keuangan Pemkab

Secara menyeluruh menurut orang nomor satu di DPPKAD Klaten ini, tidak ada kendala cukup berarti dalam hal pembayaran PBB di Klaten. Kendala terbesar hanya masalah domisili wajib pajak yang kadang sudah tidak berdomisili di Klaten atau terjadi perubahan nama atas obyek wajib pajak. Namun hal tersebut terus kita upayakan atau kita kejar, apalagi jika mereka adalah wajib pajak besar.

“Masalah utama yang sering kita temui dilapangan ialah wajib pajak tidak dirumah atau sudah ridak berdomisili di Klaten atau juga obyek wajib pajak sudah berganti nama pemilik. Namun demikian hal tersebut akan kita kejar apalagi wajib pajak besar. Dan jika tahun ini mereka belum bayar, maka akan menjadi piutang pajak tahun berikutnya. Yang jelas capaian pajak tahun ini merupakan prestasi tertinggi selama ini, yang belum pernah diraih sebelumnya”, tegasnya.(tev)