Nahrowi Akhirnya Mengadu Ke PTUN Jakarta. Bupati: Siapapun Yang Melanggar Hukum Harus Ditindak.

Bupati saat menerima Kabag Pemerintahan Kab Klaten
Klaten Mattanews.ComMantan Kepala Desa Tirtomarto Nahrowi akhirnya melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tatan Usaha Negara) menyusul pencopotan dirinya dari jabatan Kepala Desa oleh Bupati Klaten Hj Sri Hartini. Yang bersangkutan menilai pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala desa tidak memiliki dasar yang kuat dan melanggar Undang Undang Desa. Sebab dalam Undang-Undang Desa disebutkan, perangkat desa bisa diberhentikan jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan pengadilan dengan hukuman minimal lima tahun penjara.

“Dengan dasar itu saya akan mencari keadilan akan nasib saya dan melakukan gugat ke PTUN Jakarta. Dan perlu anda ketahui saya mendapat dukungan dari dari para aparatur desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Klaten dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Klaten”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pemeriantahan Kabupaten Klaten Hari Budiyono menegaskan proses pencopotan kepala desa Tirtomarto sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada, sehingga sah dan dibenarakan oleh hukum. Menurut Hari dalam sebuah perkara pencopotan seorang kepala desa tidak harus yang bersangkutan terkena hukuman minimal 5 tahun. Sehingga jika yang bersangkutan memiliki argumen seperti itu dasar hukumnya aturana yang mana.

Menurut Hari dalam PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 4 ayat 1 berbunyi kepala desa bisa berhenti karena, A, meninggal dunia, B, permintaan sendiri atau C, diberhentikan. Sementara yang dimaksud dalam  ayat 1 huruf  C, diterangkan dalam ayat 2 point atau huruh G, dijelaskan kepala desa yang diberhentikan sebagai mana dimaksud ayat 1 huruf C berbunyi, “dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Tanpa ada keterangan minimal 5 tahun peenjara.

Mengacu dari ayat 1 dan 2 serta point hurup C dan G, dimana yang bersangkutan secara syah telah dinyatakaan bersalah oleh pengadilan negeri Klaten seperti tertulis dalaam surat keputusan pengadilan negeri Klaten tertanggal 20 Juni 2016, nomor 104/Pid.B/2016/PN.Kln, dimana yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara sekitar 3 bulan. “Kalau yang bersangkutan mau cari keadilan lewat jalur PTUN silahkan saja itu hak dia, yang jelas Bupati sudah melangkah sesuai mekanisme serta aturan yang ada”, tegasnya.

Sementara Bupati Klaten Hj Sri Hartini dengan tegas menyatakan pencopotan kepala desa Tirtomarto murni karena tindak kriminal, tidak ada unsur politis didalamnya. Dirinya dengan tegas mengatakan siapaun yang bersalah dan melanggar aturan akan ditinfak tegas tanpa membedakan apakah dia seorang kader atau bukan.

“Saya ingatkan pada semuanya, dalam menegakkan aturan saya tidak pandang bulu. Entah itu pendukung atau bukan, kalau memang salah ya harus ditindak, jadi jangan pernah berpikir dulu mendukung saya lantas mau seenaknya berbuat melanggar hukum. Jadi jangan dikait-kaitkan pemberhentian ini dengan unsur politis. Ini murni karena perbuatan melanggar hukum dan sudah divonis pengadilan.”, tegasnya.(get)
  
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...