Komnas HAM Turun Ke Klaten. Mediasi Masalah Sampah Di Pedan

Anggota Komnas HAM bersama Sekda Klaten Joko Sawaldi
Klaten Mattanews.Com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan mediasi atas permasalahan tempat pengelolaan sampah (TPS) antara Pemkab Klaten dengan warga tiga desa di Kecamatan Pedan yakni Troketon, Kalangan dan Kaligawe, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Jawa Tengah Kamis (27/10). Mediasi dilakukan di ruang kantor Bupati dihadiri Sekda Klaten Joko Sawaldi. Komnas HAM sendiri turun setelah mendapat pengaduan dari masyarakat setempat.

Anggota Komnas HAM Nur Kholis menyampaikan, forum mediasi melibatkan warga Pedan dan Komnas HAM. Mediasi ini dilakukan karena ada komunikasi yang tidak nyambung antara warga dengan Pemkab Klaten. “Dalam mediasi ini, pertama, kita clear-kan mengenai istilah TPS. TPS di sini adalah tempat pengelolaan sampah. Sedang kabar yang berkembang di masyarakat adalah tempat pembuangan sampah. Ini beda. Karena di tempat itu, sampah akan diproses dan dikelola dengan baik. Jadi, sampah tidak dibuang begitu saja,” katanya.

Kedua, lanjut Nur Kholis, mengenai jumlah sampah yang akan dikelola. Masyarakat menerima informasi kalau semua sampah di Kabupaten Klaten akan dikelola di tempat itu. Tapi Pemkab Klaten menyatakan, hanya sepertiga dari jumlah sampah di Klaten. “Karena informasi ini tidak tersampaikan secara baik kepada masyarakat, maka terjadilah miskomunikasi,” ujarnya

Seksi Pengaduan Komnas HAM ini menjelaskan, dalam mediasi itu juga disebutkan bahwa tanah seluas 6,3 hektar yang akan digunakan untuk TPS itu telah dibayar ganti rugi oleh Pemkab Klaten. “Tanah yang akan dipakai sebagai TPS itu telah dibeli oleh Pemkab Klaten dengan dana dari APBD,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, mantan Ketua Komnas HAM ini berpesan kepada Pemkab Klaten untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran negara terkait dengan pengelolaan sampah itu. “Niatnya mungkin baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan bisa menjadi temuan. Maka Pemkab harus berhati-hati. Pemkab harus transparan dalam menggunakan anggaran. Dan jangan melanggar aturan,” pesannya.

Kepala Desa Trokerton, Kecamatan Pedan Sunaryo menyatakan, warganya menyadari TPS menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Kabupaten Klaten. “Karena itu, warga juga merelakan tanah miliknya dibeli oleh Pemkab Klaten untuk TPS,” ucapnya. (suk/red))
  

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...