Bupati Ancam Copot Pejabat Yang "Bermian" RTLH. Jangan Macam - Macam Dengan Uang Rakyat.

Kepala Bapeda Klaten Bambang Mbalak Sigit Sinugroho
Klaten Mattanews.Com Dugaan aksi “sunat massal” dan bantuan untuk orang miskin lewat program RTLH (Rumah Tidak layak Huni) yang dilakukan para oknum relawan Komunitas tanggap Bencana (KTB) membuat gerah orang nomor satu di Klaten. Bupati Klaten Hj Sri Hartini dengan tegas akan mencopot jika ada oknum pejabat yang ikut “bermain” dari jabatannya. Untuk itu dirinya telah memerintahkan Inspektorat dan pihaak Kejaksaan untuk turun kelapangan.

“ Dulu uang untuk siswa miskin “disunat”, sekarang uang untuk rakyat miskin juga disunat. Kok tega-teganya merampas hak milik mereka yang kurang beruntung, yang seharusnya justru kita bantu. Ini sudah keterlaluan, maka saya perintahkan inspektorat menyelidiki dugaan kasus ini sampai tuntas”, tegas Bupati saat ditemui dirumah dinas Bupati. 

Guna mengantisipasi terulangnya kasus serupa Bupati telah memanggil Kepala Bapermas Joko Purwanto dan Kepala Bapeda Klaten Bambang Mbalak Sigit Sinugroho, untuk mengkaji ulang tentang mekanisme tata cara pemberian bantuan RTLH.”Saya telah perintahkan pada mereka untuk mengkaji ulang sekaligus mencari formula yang tepat, sehingga tahun depan bantuan bisa sampai ditangan yang berhak tanpa ada potongan sepeserpun”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Bapeda Bambang Mbalak Sigit Sinugroho menegaskan dapat dipastikan mulai tahun depan metode pemberian bantuan RTLH tidak seperti sekarang. Namun ketika didesak model dan mekanismenya, mantan asisten I Sekda dan mantan Kepala DPPKAD ini masih enggan berkomentar.” Nggak usah terburu-buru, besok saja kalau sudah waktunya saya beritahu. Tapi yang jelas mulai tahun 2017 modelnya sudah tidak seperti ini”, tegasnya. 

Kepala Bapermas Joko Purwanto menjelaskan untuk tahun ini target bantuan RTLH untuk 1000 unit rumah. Dari jumlah tersebut sudah terlaksana sekitar 730 lebih. Sisanya harus sudah tersalurkan sebelum bulan Desember mendatang. “Yang jelas untuk sisa RTLH tahun ini akan dilakukan paling lambat bulan Desember. Dan karena ada masalah, maka untuk sisa pelaksanaan RTLH mekanismenya berbeda dengan yang kemarin”, tegasya.

Seperti diberitakan Mattanews, bantuan untuk rakyat miskin melalui program TRLH diduga telah “disunat” oleh oknum-oknum yang tergabung dalam wadah relawan KTB. Namun apakah mereka melakukan sendiri atau memiliki jaringan di birokrasi, semua masih dalaam proses penyelidikan tim Kejaksaan dan Inspektoat Klaten.

Sementara jika dugaan itu benar maka dari perkiraan perhitungan kasar, jika dalam setahun Pemda membangun 1000 unit rumah, sementara setiap unit ada potongan Rp 1 juta, maka setiap tahun dana yang hilang mencapai Rp 1 milliar. Dan jika program ini sudah berjalan bertahun tahun, lantas berapa milliar uang terkumpul dan masuk ke rekening siapa?. (tev)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...