Dijadwalkan Selesai Akhir September, 6 Wajah "Dinas Baru" akan Muncul Di SOT Klaten

Para pejabat eselon II Pemkab Klaten yang ikut rombongan gerbong mutasi jilid pertama
Klaten Mattanews.Com – Jelang penetapan SOT baru yang kini tengah di godog tim Otda pemda Klaten, bersama dewan dan Bupati, nyaris dipastikan Dinas PU akan dipecah menjadi dua. Sementara beberapa kantor dan SKPD akan mengalami penggabungan dan peningkatan stataus dari kantor menjadi Dinas, dimana dapat dipastikan akan ada 6 Dinas baru serta penambahan satu Kabag.

Dinas Pekerjaan Umum nantinya akan dipecah menjadi dua yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (pertanahan). Sementara itu penggabungan terjadi pada Dinsosnakertras dan kantor PP&KB yang dilebur menjadi satu dengan nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlingdungan anak dan keluarga berencana, Sementara Disnaker berubah nama menjadi Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja, dimana ada penggabungan dari bidang industri yang selama ini ikut di Disperindagkop.

Selain penggabungan beberapa seksi dan bidang pekerjaan, beberapa SKPD yang masih bersetatus kantor akan naik menjadi dinas. Seperti kantor penanaman modal (KPMPT) akan menjadi Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu satu pintu. Bagian Humas Pemda dan Kominfo yang saat ini ikut Perhubungan akan bergabung menjadi Dinas Kominfo. Sementara kantor Arsip dan perpustakaan akan berubah menjadi Dinas Arsip dan perpustakaan.

Sementara tarik ulur bidang kepemudaan dan olah raga harus masuk kemana, hingga kini masih terus digodog. Jika mengacu pada prestasi, sudah saatnya Pemuda dan Olah raga berdiri sendiri atau ikut ke dinas pendidikan, mengingat selama menginduk di Dispora hampir tak ada prestasi olah raga yang dapat dibanggakan. Sementara jika digabung di Dinas pendidikan, kaderisasi dan pengawasan sudah ada sejak mereka masuk sekolah tingkat dasar.

Kepala bagian organaisasi Pemkab Klaten Masruri saat dikonfirmasi membenarkan akan adanya perubahan SOT yang kini masih terus digodog antara legeslatif dan eksekutif. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberi layanan masyarakat. Perubahan itu sendiri lanjut Masruri mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta pelaksanaan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

“Semua masih digodog dan belum selesai mas. Tolong sabar dan ditunggu saja hasilnya, saat ini ajuan sudah ada di tangan dewan dan akan kita bahas bersama antara tim Otda pemda, Bupati, serta dewan. Yang jelas kita berprisnsip miskin organisasi namun kaya fungsi dan dapat bekerja maksimal dalam memberi layanan pada masyarakat”,ujarnya.(get/red)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...