Bupati Klaten Hj Sri Hartini: Copot Kepala Sekolah Yang Terbukti Lakukan Pungutan Liar.

Bupati Klaten Hj Sri Hartini didampingi Kepala bapeda BB Sigit.S. saat terima sanggar kebangsaan
Klaten Mattanews.Com  Bupati Klaten Hj Sri Hartini akan menindak tegas siapa saja pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenaggaran pendidikan di Klaten. Jika memang ada oknum guru pengajar yang mlakukan peyimpangan dan perbuatan melangar hukum dirinya tidak segan untuk menindak atau memecat yang bersangkutan, sebatas semua data bisa dibukikan secara hukum.

“Jika memang ada oknum penyelenggara pendidikan entah itu guru atau kepala sekolah yang melakukan penyimpangan atau perbuatan melaggar hukum, saya akan tindak tegas bahkan jika perlu saya pecat, jika memang semua perbuatannya dapat dibuktikan secara hukum bukan sekedar berita “katanya”. ”, demikian ditegaskan orang nomor satu di Klaten saat menerima kunjungan silahturohmi anggota sanggar Kebangsaan di ruang B1 beberapa waktu lalu.

Didampingi Setda Joko Sawaldi dan Kepala Bapeda Bambang Mbalak Sigit Sinugroho serta Assisten II Slamet Widodo Bupati menerima sekaligus menampung semua aspirasi serta keluhkan anggota terkait penyelenggaraan pendidikan di Klaten. Masalah pungutan dan berbagai macam pembiayaan di lingkungan pendidikan di kabupaten Klaten merupakan topik yang mereka sampaikan pada Bupati.

Selain berjanji akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan, Bupati juga meminta pada anggota sanggar kebangsaan untuk bisa membawa bukti tertulis dan berkekuatan hukum jika ingin mengadukan permasalahan yang ada, tidak sekedar berita yang sifatnya masih simpang siur atau tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

” Saya akan perintahkan kepala Inspektorat untuk terjun langsung kelapangan jika memang ada indikasi penyimpangan. Namun pelapor juga harus berani dan bisa menunjukkan bukti tertulis yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum”, tegas Bupati.

Dihadapan Bupati para anggota sanggar kebangsaan mengadu seputar Kegiatan penyenggaraan pendidikan di Klaten seperti Study tour,kegiatan ekstra kulikuler, karya wisata, serta penggunaan dana BOS, pengadaan seragam serta buku yang mereka nilai sangat memberatkan siswa.

"Dalam PP No 17 tahun 2010 menerangkan tentang pelarangan pihak pendidik maupun pengelola sekolah menjual bahan pakaian, menjual buku pelajaran, dan seragam sekolah. Namun kenyataannya di SD masih di jual seragam olah raga oleh pihak sekolah" apakah ini bukan pelanggaran terang Tri Marjoko dari Pedan.

Sementara itu beberapa praktisi pendidikan di Klaten mengatakan apa yang dilakukan anggota sanggar kebangsaana benar namun tidak tepat. Hal itu karena dalam memacu mutu dan kualitas pendidikan memang siswa harus memiliki kreatifitas serta sarana dan prasarana yang memadai, apalagi dunia pendidikan terus berkembang dan berkompetisi dalam mengejar kemajuan dan prestasi, terutama dengan sekolah swasta.

Maka jika ada pungutan atau kenijakan sekolah yang terkait dengan pembiayaan guna kepentingan sekolah, sebenarnya bukan sebuah masalah jika memang sudah dikoordinasikan antara pihak orang tua, sekolah dan komite, karena pada hakekatnya tidak ada sekolah gratis.

“Tidak ada istilah sekolah gratis. Lho kita ini mau anak kita maju pintar dan cerdas atau tidak. Jika memang mengingkin anak kita cerdas, punya kepribadian dan kepandaian, saya kira tak masalah jika ada pungutan sebatas normal dan sudah dirembuk antara komite, sekolah dan orang tua murid”, ujarnya. (hil/ndan/red)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...