150 Sertifikat Bekas Kebon Kopi Belanda Gratis Untuk Warga Sedayu, Mbeteng dan Mundu.

Bupati Klaten Hj Sri Hartini bersama warga penerima sertifikat gratis

Klaten Mattanews.com – Seratus lima puluh warga tiga desa yakni Mundu, Sedayu dan Mbeteng dari tiga kecamatan mendapat sertifikat gratis. Penyerahan dilakukan di lapangan Desa Sedayu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Jum’at (3/6) oleh Bupati Klaten Hj Sri Hartini.

Penerimaan sertifikat gratis dari kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Klaten ini merupakan realisasi program kegiatan Redistribusi tanah obyek lenderform, dimana tanah tersebut dulunya merupakan tanah perkebunan kopi milik pemerintahan kolonial Belanda. Dengan program redistribusi yang dibiayai dana dari APBN maka tanah tersebut bisa jadi hak milik warga, setelah melalui berbagai proses dan tahapan penggarapan.

50 sertifikat diberikan kepada warga desa Mundu, kecamatan Tulung. 64 sertifikat untuk warga desa Sedayu kecamatan Tulung dan 36 sertifikat hak milik diberikan pada warga Mbeteng kecamatan Jatinom, Klaten.

Bupati didampingi kepala BPN Klaten serahkan sertifikat pada warga

Bupati Klaten Hj Sri Hartini usai menyerahkan sertifikat mengucaapan terima kasih atas kerja keras kantor BPN dalam memproses sertifikat untuk warga Tulung dan Jatinom. Apresiasi ini diberikan karena masalah kepastian hukum akan tanah kadang banyak menimbulkan sengketa berkepanjangan. Dan kini mereka telah memiliki hak atas tanahnya berkat kerja keras dan semangat tinggi seluruh jajaran BPN Klaten.

“saya berpesan dengan sertifikat yang ada hendanya kalian semu bisa lebih berkarya dan mengoptimalkan lahan yang ada guna menghasilkan produksi yang maksimal. Dengan memiliki sertifikat hendaknya panjenengan semua lebih semangat bekerja demi meningkatkan ekonomi keluarga guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Dan terima kasih pada BPN Klaten yang telah bekerja keras demi mewujudkan program catur tertib bidang pertanahan.”, ujar Bupati.

Sementara kepala BPN Klaten Cahyono menjelaskan dalam proses pensertifikatan tanah tersebut semua beaya ditanggung negara memakai dana ABPN. Selain menyerahkan sertifikat BPN juga menyerahkan 3000 pohon penghijauan untuk tiga desa tersebut. "Dalam proses ini kami tidak memungut beaya sepeserpun karena semua sudah ditanggung negara", ujarnya. (neo/red)