Laksanakan Intruksi Bupati 31 Toko Modern Berjejaring Di Klaten Terima SP 1.

Anggota satpol PP saat sidak di salah satu super market di Klaten

KLATEN MATTANEWS.COM - Menindak lanjuti perintah bupati mengenai penertiban toko berjejaring yang tidak mengantongi ijin oprasional, Satpol PP Klaten mengultimatum atau meberikan SP 1 terhadap 31 toko berjejaring. Hal ini di lakukan karena telah memasuki 15 hari masa peringatan yang di berikan oleh intansi tersebut. Ultimatum tersebut di maksudkan agar toko modern segera melengkapi ijin oprasional.

Menurut Kepala Bidang ( Kabid) Penegakan perda, Sugeng Santoso. Satpol PP melakukan ultimatum terhadap 31 toko tersebut berdasarkan mekanisme Standar Operasi (SOP). Munculnya SP 1 akan berlaku tujuh hari sebelum muncul SP 2, dari SP 2 ke SP 3 di beriakan waktu 3 hari, apabila dalam waktu tiga hari sejak di berikan SP 3 pihak penerima ultimatum masih membandel akan di lakukan esekusi.

“Sesuai dengan intruksi Bupati, hari ini Satpol PP memberikan SP 1 kepada toko modern, baik indomart dan Alfamart. Ada 31 toko yang menerima SP 1.” Ujar Kabid Penegak Perda Satpol PP, Sugeng Santoso.

Lebih lanjut dijelaskan, proses perizinan sebenarnya tidak sulit, asalkan memenuhi seluruh persyaratan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan Kantor Penanaman Modal Perizinan Terpadu (KPMPT), sesuai dengan Perda Kabupaten Klaten no. 12/2011.

Adapun Perda tersebut menyebutkan tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, jam buka toko berjejaring hanya sampai pukul 23.00 WIB untuk Senin hingga Jumat. Pukul 00.00 pada akhir pekan dan pukul 02.00 WIB jika bertepatan dengan libur nasional atau keagamaan.

Seperti diketahui masyarakat Klaten, dimana dalam 2 tahun terakhir ini di Klaten banyak tumbuh subur toko berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret. namun dari sekian jumlah tersebut ternyata diduga banyak yang menyalahi aturan yakni tidak berijin dan beroprasi diluar batas ketentuan. Maraknya toko tersebut diduga tak lepas dari adanya beking oleh oknum pejabat di Klaten sendiri. (hil/red)