Inspektorat Segera Tindak Dugaan Ijasah "Bodong" Milik Oknum PNS Di Disperindagkop Klaten

Aisten I Bidang pemerintahan Bambang Balak Sigit Sinugroho
KLATEN MATTANEWS.COM – Inspektorat Klaten segera menindak lanjuti adanya dugaan pemakaian ijasah “bodong” yang dilakukan oleh beberapa oknum PNS di lingkungan kantor Disperindagkop dan UMKM Klaten. Saat ini pihak Inspektorat tengah melakukan koordinasi dengan Badan kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Klaten dan Asisten I Sekdda bidang pemerintahan terkait hal tersebut.

“Kita akan segera melakukan ferivikasi dan validasi terkait dugaan penggunaan ijasah bodong yang dilakaukan oleh oknum PNS di jajaran kantor Disperindagkop Klaten. Jika memang terbukti pasti akan ada sangsi dan tindakan tegas. Hal ini juga akan kita sampaikan pada Bupati”, demikian ditegaskan Kepala Inspektorat Pemkab Klaten Sahruna saat ditemui diruang kejanya.
Menurut Sahruna jika memang ditemukan adanya pelanggaran, maka yang bersangkutan akan mendapat sangsi dan mengembalikan semua gaji yang mereka terima disaat menggunakan persamaan ijasah tersebut. 
Kepala BKD Edy Hartanto dan kepala Inspektorat Klaten Sahruna
Kepala BKD Pemkab Klaten Edy Hartanto SH, menjelaskan terkait masalah tersebut pihakanya telah melakukan pengecekan terhadap semua berkas PNS yang ada, khususnya para PNS yang berada di lingkungan kantor Disperindagkop. Dalam hal ini BKD tidak ingin kecolongan dengan modus persamaan ijasah.” Kita telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan melakukan pengecekan serta pendataan. Jika memang terbukti benar, maka yang bersangkutan pasti akan dikenai sangsi”, tegasnya.

Sementara itu Asisten I yang membidangi pemerintahan Bambang Balak Sigit Sinugroho meminta agar bagian BKD dan Inspektorat lebih jeli dan teliti terkait penggunaan ijasah S1 yang digunakan PNS untuk proses penyesuaian pangkat. Karena di sektor ini sangat rawan dengan permainan.

“Tidak hanya ijasahnya yang perlu diselidiki. Tapi proses belajar dan bagaimana bisa keluar ijin belajar dari BKD juga harus ditelusuri. Karena ijin belajar yang mengeluarkan bagian kepegawaian”, tegasnya.

Seperti diberitakan MATTANEWS. ada dugaan oknum PNS di jajaran kantor Disperindagkop menggunakan ijasah “Bodong” guna mengejar persamaan pangkat. Kasus ini mencuat karena ijasa tersebut didapat tidak dengan cara belajar tapi hanya membeli kepada seseorang dengan harga belasan juta rupiah. (tev)

Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...