Bupati Klaten Hajah Sri Hartini pimpin langsung Musrenbangda 2016

Bupati Klaten Hajah Sri Hartini pimpin langsung Musrenbanda
KLATEN MATTANEWS.COM - Bupati Klaten Hajah Sri Hartini dan wakil Hajah Sri Mulyani membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2016. Kegiatan berlangsung sehari (Rabu/16) digelar di pendopo Kabupaten Klaten yang diikuti sekitar 400 peserta termasuk seluruh Kepala Satuan kerja (SKPD), Camat serta pejabat dinas terkait. Musrenbangda digelar dalam rangka  penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2017 .

Musrenbangda yang mengambil tema PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN KAPASITAS PEMBANGUNAN BERBASIS PEDESAAN DAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Juga dihadiri Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto yang menyampaikan paaparan tentang prioritas pembangunan daerah serta kebijakan pembangunaan propinsi Jawa Tengah.

Bupati Klaten Hajah Sri Hartini dalam sambutannya mengatakan, tahun 2016 adalah pijakan awal dalam menata dan mengurus Klaten kedepan sesuai prakarsa masyarakat yang harus mengacu pada peraturan dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Sementara penyususnan RKPD tahun 2017 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD tahun 2016-2021 masih dalam tahap penyusunan rancangan awal. “ Prakarsa masyarakat sebagai bentuk pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangaaunan daerah mendapat porsi lebih dalam Musrenbang ini “ tambahnya.

Untuk itu kepada semua Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana tehnis daerah agar data harus menjadi pijakan dalam perencanaan dan pelaporan. Sehingga semua pembangunan harus memiliki indikatir dan kinerjanya yang jelas dengan target yang terukur. Sehinggaa apa yang diharapkan rakyat dapat tercapai, mengingat sebagain beaya dipungut dari rakyat melalui Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Di era lima tahun kedepan kepemimpin Bupati juga meminta budaya kerja baru harus diciptakan. pejabat harus peka, responsip, cepat tanggap dan tak segan turun langsung kebawah mendengar keluh aspirasi rakyat, sehingga tidak ada warga yang terabaikan. Pengaduan masyarakat harus dilayani dan ditindak lanjuti dalam waktu 24 jam. Sama halnya laporan berjenjang mulai dari tingkat bawah hingga ke eselon diatasnya. “Usulan masyarakat dan kebijakan masyarakat harus diputuskan secara musyawarah untuk mufakat “ tandasnya.(tev/
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...