Pemerintah Ingkar janji, Pedagang Pasar Senggol Kecewa.

Kondisi pasar senggol di desa Drono Klaten
KLATEN
MATTANEWS.COM Pemerintah ingkar Janji, sejumlah pedagang di Pasar Senggol Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Klaten mengaku kecewa dengan gagalnya renovasi pasar tersebut. Pasalnya, para pedagang pernah dijanjikan pada Agustus 2015 pasar tersebut akan dimulai dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi pasar yang  kumuh dan atapnya bocor itu membuat para pedagang tidak betah/nyaman untuk menjajakan dagangan. Terlihat beberapa  pedagang menempati los dan kios pasar  yang seadanya.Salah seorang  pedagang Tarti  (50) warga Jatinom mengaku selama 15 tahun  berdagang dipasar ini pernah mendapatkan kabar akan adanya renovasi  pasar.

 “Ya, dulu pernah mendapat kabar baik, terkait adanya pasar akan direnovasi. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dibangun. Padahala kondisi pasar saat ini sudah parah dan memperihatinkan. Banyak atap bocor, sehingga kalau hujan banajir” ujarnya kepada wartawan, Kamis(21/1) siang.  

Sementara Ponirah(54) pedagang sembako mengutarakan,  sejak puluhan tahun berdagang di Pasar Senggol sama sekali belum tersentuh perbaikan yang menjadi harapan para pedagang.“Kalau keadaan bocor dan kios pada rusak seperti ini kan, pembeli juga tidak nyaman. Apalagi ini musim penghujan, jadinya sepi pembeli,” kata dia.  

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Drono Sutardiyanto mengatakan,  gagalnya renovasi pasar yang menempati lahan kas desa tersebut, berencana merenovasi dengan anggaran sebesar Rp 900 juta  dari bantuan Pemerintah Pusat, dan bersetatus pasar desa.

“Rencananya pasar ini akan dibangun dengan konsep pasar tradisional yang  terdiri dari 20 kios dan 2 los sehingga dapat menampung 75 pedagang, jelasnya.Dijelaskan lebih lanjut  dalam pengajuan proposal ke pusat  justru  Disperindagkop Klaten dinilai kurang pro aktif memperjuangkan anggaran untuk renovasi pasar tersebut. “Sebenarnya kami sudah mengajukan surat resmi agar  pengelolaan Pasar Senggol  dilakukan pemerintah desa, hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu beberapa sumber menjelaskan pasar di desa Drono bersetatus pasar desa, dimana seluruh aset dan hasil ristribusinya masuk ke kas desa. Sehingga pihak Disperindagkop tidak punya kewenangan untuk menarik ristribusi atau mengelola. Hal ini otomatis apa yang terjadi di pasar Drono bukan tanggung jawab pihak Disperindagkop.(ono).



Share on Google Plus

Salam mattanews com

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...