Issu Penarikan Rp 3 Juta Bagi Penerima SK, Kepala Dinas Pendidikan Nyatakan Tidak Ada Intruksi.


Sekretaris Dinas Pendidian Klaten Sudirno
Klaten Mattanews.com
– Tiga hari menjelang penyerahan SK K2 bagi sekitar 759 guru di Klaten yang akhirnya diserahan pada Jum’at ( 27/11) oleh Bupati Klaten H.Sunarno SE. Mhum di pendopo (RSPD) Gedung Pandanaran Klaten Jawa Tengah, ternyata diwarnai issu penarikan sejumlah uang oleh oknum dinas Pendidikan Klaten. Rumor beredar para penerima SK harus menyetor uang sebesar Rp 3 juta yang dikoordinir oleh UPTD setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Pantoro saat ditemi tidak ada ditempat. Menurut sekretaris Dinas Pendidikan Klaten Sudirno, hingga saat ini tidak ada intruksi atau anjuran menyerahkan uang kepaada UPTD pendidikan, baik lesan atau tertulis. Jika memang ada rumor seperti itu, dipastikan dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab untuk kepentingan politik dalam Pilkada.

“Pak Kepala ataupun saya tidak pernah mengintruksikan, baik lesan atau tertulis pada UPTD agar para apenerima SK meenyerahakana sejumlah uang. Jika sekarang ada rumor, berarti ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk memperkeruh proses Pilkada. Dan ini berarti sudah masuk ranah politik dan upaya kampanye hitam”, tegasnya.

Hal sama ditegaskan Kepala UPTD Klaten Tengah H.Moh Isnaeni. Menurut Isnaeni hingga saat ini tidak ada intruksi yang mengajurkan penarikan sejumlah uang bagi mereka yang menerika SK pengangkatan. Bahkan dilingkungan UPTD Klaten Tengah dalam posisi tenang dan kondusif.

“ Saya tidak tahu jika itu terjadi di daerah lain. Tapi yang jelas di wilayah UPTD Klaten tengah aman, kondusif dan tidak ada mobilisasi penarikan sejumlah uang bagi mereka yang menerima SK. Namun andaikan ada penerima SK yang mau syukuran dengan teman-teman itu tidak masalah dan bukan urusannya. Silahkan kalau memang mau syukuran. Tapi yang jelas untuk penarikan di Klaten Tengah dijamin tidak ada”, tegasnya.

Tiga hari menjelang penerimaan SK bagi peserta K2 di Klaten memang sangat santer. Beberapa sumber mengatakan, para penerima SK diwajibkan menyerahkan uang yang dikoordinir oleh UPTD masing-masing wilayah. Menerut mereka semua karena intruksi dari atasan.
Bupati Klaten H.Sunarno SE.Mhum saat serahkan SK
Sementara itu salah satu tokoh politik di Klaten sangat menyayangkan munculnya rumor tersebut. Terlepas benar atau salah, issu tersebut sarata dengan muatan politis karena Klaten akana melangsungkan Pilkada. Jika tujuan utama issu tersebut hanya ingin memperkeruh keadaan dalam upaya melakukan kampanye hitam. Atau jangan-jangan  ada oknum yang sengaja mencatut nama Bupati untuk kepentingan pribadi. Namun terlepas dari semua itu, jika memang issu tersebut benar, sudah saatnya aparat penegak bukum segera bertindak. Karena Klaten tidak butuh orang bermental korup.

“Kalau issu ini tidak benar, jelas sekali ini adalah bagian dari kampanye hitam untuk menjatuhkan salah satu pasangan. Cara seperti ini adalah cara kuno yang sudah tidak efektif dan biasanya dilakukan oleh mereka yang minder dan takut kalah sehingga menggunakan berbagai cara untuk meraih kemenangan. Namun jika issu itu benar, aparat ya harus segera bertindak, karena Klaten tidak pantas dilayak orang bermental seperti itu”, tegasnya. (tev)


Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...