Kriminalisasi Buku Dalam Peningkatan Pendidikan. Banyak Kepala Sekolah Takut.

Seminar Buku dan Pendidikan oleh Kapulogo

Klaten Mattanews.com - Rancu dan ketidakpahaman tentang regaulasi yang jelas membuat upaya peningkatan kualiatas pendidikan di Kabupaten Klaten tersendat. Simpang siur aturan yang dipakai memaksa beberapa sekolah tiarap dan pasiv. Kepala sekolah merasa ketakutan dengan regulasi yang sebenarnya sudah diubah. Disatu sisi digembar gemborkan laranagan penjualan buku di sekolah, baik yang dilakukan kepala sekolah, guru mauapun tenaga pendidik. Di sisi lain banyak pelajar yang kebingungan karna merasa butuh buku pendamping dalam meningkatakan pengetahuan.

Hal itu mendorong NGO Kapulogo menggelar diskusi bersama pada Sabtu 5 September 2015 di gedung Al Ikhlas Kantor Kementrian Agama Klaten. Lebih dari 150 Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan dan Kepala UPTD pendidikan menghadiri kegiatan bertajuk Seminar Pendidikan Mitigasi Kriminalisasi Buku Dalam Peningakatan Kualitas Pendidikan. Hadir sebagai pembicara Sudi Harjendro, SH yang mewakili Kepala kejaksaan Negeri Klaten dan Kasi Pidsus Kejari Klaten yang berahalangan hadir.

Koordinator Umum NGO Kapulogo Andi Kucir Sastro Hanggodo yang sekaligus ketua panitia menjelaskan kegiatan bertujuan untuk mencari solusi dan memahami regulasi yang benar. Jangan sampai peraturan yang sudah tidak relefan dan sudah diperbaharui justru dimunculkan lagi. Jangan samapai pula peraturan yang ada juga ditujukan kepada bukan peruntukannya. Misalnya peraturan yang diperuntukkan untuk jenjang pendidikan dasar juga digunakan untuk jenjang pendidikan menengah. Hal seperti itu justru menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Andi Kucir Sastro Hanggodo Ketua Kapulogo

“Peraturan mana yang dipakai, hukum apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk jenjang dikdas (pendidikan dasar) kan sudah ada permendikbud no 44 tahun 2012, kenapa masih ada yang ngomongin permendikbud no 60 tahun 2011. Sedangkan PP no 17 tahun 2010 sudah diubah kedalam PP no 66 Tahun 2010, tapi kok masih ada yang

“menegur” dengan PP no 17 tahun 2010. Bukankah implementasi tujuan hukum itu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiganya apa sudah tercapai? Seperti kita ketahui juga bahwa dana bos belum sepenuhnya mampu mengcover kebutuhan siswa. Kalau tujuannya untuk membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan, Jangan Cuma menyalahkan kalau tidak mampu menawarkan solusi;”. Jelas Andi.

Lebih lanjut pria kelahiran Sawangan Blabak Magelang tersebut menegaskan kegiatan seminar pendidikan bukan bermaksud menabrak regulasi dan melakukan pembiaran terhadap kegiatan jual beli buku di lingkungan pendidikan. Tapi lebih menekankan pada regulasi yang jelas serta efeknya dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Ini bukan menabrak aturan atau membiarkan sekolah menjadi ajang bisnis, tapi lebih ke solusi agar peningkatan kualitas pendidikan bisa tercapai. Sekarang coba bayangkan ketika banyak siswa dan orang tua khususnya yang tinggal di pedesaan yang membutuhkan buku pendamping dan harus membeli ke kota dengan harga yang justru lebih mahal. Tidak sedikit orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi di sekolah. Karena itu kita mencoba mencari solusi terkait permasalahan itu,” jelasnya.

Pembicara dalam seminar Sudi Harjendro, SH dari kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan ranah boleh dan tidaknya pengadaan buku ada di Dinas Pendidikan. Kejaksaan baru bisa menangani apabila dalam pengadaan buku terjadi kong kalikong yang ada indikasi suap. Tetapi kalau pihak sekolah menjual buku atau menjadi perantara tetapi tidak menerima suap, kita tidak bisa berbuat apa-apa.

Kepala sekolah /guru peserta seminar

Penegak hukum harus bisa bergerak kalau ada indikasi pidana atau suap. “Pendapat pribadi saya, kalau guru memberitahu tentang kualitas buku yang baik itu tidak masalah, asal tidak menjadi agen dan mendapatkan sesuatu (suap) yang menguntungkan pribadi. Kalau tidak melakukan jangan takut, kita tidak mencari-cari kesalahan. Kita bekerja berdasarkan alat bukti, bukan asumsi,” terang Sudi Harjendro, SH.

Dalam kegiatan yang digelar selama 3 jam tersebut, Kepala SMK N 1 Klaten Drs. Budi sasangka, MM mengungkapkan ada kegalauan teman-teman kepala sekolah ketika harus berurusan dengan penegak hukum walau tiak melakukan kesalahan sekalipun. Hal itu berdampak pada pasifnya para guru yang akibatnya menghambat terjadinya peningkatan kualitas pendidikan.“Tidak usah takut kalau tidak ada tendensi, bagaimana kita akan meningkatkan kualitas pendidikan kalau kita semua pasif,” tegasnya. (R1/red)