THL (Tenaga Harian Lepas) Pemkab Klaten Dilarang. "Makelar" ATM Kelimpungan.

Beginilah kerja para oknum, setelah penerimaan THL
Klaten Mattanews.com
-  Mesin ATM para oknum Pejabat Pemda Klaten jawa Tengah atau lebih dikenal dengan nama THL (Tenaga Harian lepas) sudah tidak boleh diadakan lagi. Akibat aturan baru ini banyak “oprator lapangan” dan para “Makelar” tenaga kerja di beberapa SKPD Pemda Klaten kelimpungan karena lahan “kerja” mereka hilang. Sudah menjadi rahasia umum rekrutmen tenaga kerja dengan cara ini (THL) adalah lahan empuk para oknum pejabat di beberapa SKPD untuk menjadikan mereka sebagai mesin ATM hidup dengan tarif sekitar Rp 25 hingga Rp 40 juta.

“ Sesuai aturan tentang kepegawaian yang baru, rekrutmen tenaga kerja model THL (Tenaga Harian lepas) tidak boleh dilakukan. Untuk itu saya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD terkait, dan meminta agar mereka mencoret jika ada SKPD yang mengajukan tenaga THL termasuk penganggarannya” demikian ditegaskan kepala Inspektorat Pemkab Klaten Sahruna.

Menurut Sahruna masalah THL akan dibahas dalam rapat koordinasi hari Senin ( 15/6) guna dimengerti dan dipahami oleh para kepala SKPD yang mungkin memiliki agenda penambahan tenaga kerja THL. Disamping itu dirinya juga berharap agar para pimpinan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya terkait pengadaan tenaga THL. Karena dirinya juga mendengar adanya dugaan para oknum pejabat dan anak buah yang bekerja sama menjadikan para THL sebagai mesin ATM mereka.
Harapan Lebaran dibiayai THL pun gagal
Sementara itu beberapa sumber di Pemda menjelaskan sebelum muncul aturan baru ada beberapa SKPD yang sudah mengajukan tenaga THL ke Bapeda. Mereka mengusulkan tambahan tenaga berikut besar anggaran gajinya. Salah satu SKPD yang sudah mengajukan antara lain, Satpol PP, dan Disperindagkop. Bahkan untuk Disperindagkop melalui dua oknum pejabat UPTD sudah mengajukan tambahan 15 tenaga THL dan anggaran sebesar Rp 150 juta. “Ajuan mereka sudah sampai ke meja pimpinan Bapeda mas. Tapi saya belum tahu apakah akan di acc oleh kepala Bapeda”, ujar sumber.

Menurut sumber, dalam mencari mangsa para oknum Kabid atau UPTD, ini biasanya dibantu oleh anak buahnya. Andaikan di dinas pasar, biasanya yang  melakukan operasi lapangan oknum lurah pasar. Sementara jika di dinas lain, dilakukan oleh oknum Kabid yang dibantu bawahannya untuk “mencari mangsa”. Mereka adalah sindikat atau jaringan yang selalu mencatut nama penguasa.

Banyak tenaga THL di Klaten yang berani membayar mahal hingga puluhan juta, karena para oknum pejabat tersebut selalu menjanjikan pada mereka bisa diangkat PNS. Dengan rayuan inilah akhirnya mereka berani bayar mahal.Padahal menurut sumber sampai kapanpun THL tidak bisa diangkat sebagai PNS. Kontrak kerja THL hanya dengan PPKOM SKPD terkait tidak dengan Pemda. Sistim kerja merekapun hanya kontrak per tahun, yang sewaktu waktu bisa diputus, jika sudah tidak dibutuhkan.

“Kami menghimbau dan berpesan bagi warga Klaten untuk waspada dan jangan mudah tergiur, jika ada oknum pejabat Klaten yang menawari kerja sebagai tenaga THL dengan iming - iming bisa diangkat menjadi PNS. Mereka yang melakukan adalah oknum yang sekedar ingin mencari uang dengan cara menipu. Mereka itu orang tidak punya butuh pekerjaan kok malah dijadikan sapi perah oknum pejabat. THL hanya tenaga harian lepas tidak bisa diangkat menjadi PNS”, demikian tegas sumber.(tev/get)
Share on Google Plus

Salam mattanews com

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...