THL (Tenaga Harian Lepas) Klaten, Mesin ATM Praktis, Oknum Pejabat Di Pemda Klaten

ilustrasi Uang Tahta dan Wanita

Klaten mattanews.com – Saat ini di lingkungan Pemda Klaten Jawa Tengah sedang tren pengangkatan pegawaai dengan istilah THL (tenaga harian Lepas). Namun kasihan nasib mereka, sebagai buruh dengan upah dibawah UMR justru dijadikan “sapi perah” oleh oknum pejabat di SKPD. Tidak semua pejabat di Klaten melakukan hal ini. Namun tidak sedikit oknum kepala SKPD dan bawahannya menjadikan THL (Tenaga Harian Lepas) sebagai mesin ATM mereka untuk mengeruk keuntungan pribadi. Diduga kuat setiap penerimaan THL mereka dipungut uang hingga Rp 40 juta tergantung tempat kerjanya, dengan dalih untuk setor “Bapake”.

Beberapa SKPD yang rawan melakukan hal ini diantaranya Dinas Perhubungan, Disperindagkop, DPU, Satpol PP atau satuan kerja lainnya yang banyak merekrut tenaga harian lepas. Cara kerja mereka cukup rapi namun kasar. Biasanya yang mengkoordinir justru para Kabid atau UPTD yang menjalin hubungan khusus dengan orang dekat Bupati, sementara Kepala Dinas hanya tahu hasilnya saja. Setelah semua terkondisikan, para THL yang dinyatakan lolos bekerja langsung “diwajibkan” membayar sejumlah uang dengan besaran disesuaikan tempat kerjanya.

Beberapa sumber mattanews di Pemda dan hasil investigasi lapangan mengungkapkan kasus pungutan bagi para tenaga harian lepas biasanya dilakukan oleh para oknum Kabid atau UPTD yang bertindak sebagai komandan lapangan atau exsekutor. Setelah uang terkumpul baru dibagi dengan prosentase bagian yang paling besar adalah exsekutor karena dia sebagai komandan dan pencari mangsa. Sementara oknum kepala SKPD yang membawahi biasanya hanya diberi bagian, termasuk orang dekat Bupati.

Setiap Satuan kerja atau SKPD di Klaten tidak sama dalam mengajukan perekrutan pekerja THL. Biasanya sebelum melakukan perekrutan mereka mengajukan draf rancangan kegiatan penerimaan termasuk besaran anggran berikut jumlah yang akan direkrut. Dalam hal ini biasanya justru dilakukan oleh para Kabid atau UPTD dengan bekerja sama dengan bawahannya seperti Kasi atau lurah pasar jika di SKPD Disperindagkop. Sehingga pada umunya para THL yang diterima kebanyakan masih saudara, teman atau bahkan anak oknum pejabat tersebut. Seperti contoh para THL yang bertugas di kantor kantor pasar Klaten.

Beberapa pejabat di Pemda Klaten saat dikonfirmasi tidak menolak jika ada rumor dugaan penarikan sejumlah uang yang dilakukan oleh oknum pejabat di setiap SKPD yang melakukan penerimaan THL. Dirinya tidak bisa berbuat apa apa karena sudah bukan ranahnya dan apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab masing masing oknum. Dirinya hanya menyayangkan banyak oknum pejabat di Klaten yang mencatut nama Bupati untuk hal tersebut. Padahal Bupati tidak pernah ngurusi masalah tersebut.

"Jujur mas saya kasihan dengan pak Bupati. Mosok masalah sekecil itu mereka masih sempat membawa bawa nama Bupati sebagai bemper. Padahal beliau tak tahu menahu dan bukan level beliau ngurusi masalah seperti itu”, ujar sumber.

Sementara itu beberapa tenaga harian lepas yang berhasil ditemui mengaku memang dimintai sejumlah uang oleh oknum, ketika dirinya dinyatakan diterima dan bisa bekerja sebagai tenaga harian lepas di Pemda. “Untuk bisa bekerja sebagai THL di pasar saya harus membayar Rp 25 juta mas”,ujarnya. Hal sama juga diutarakaan beberapa THL yang bekerja di kantor PU dan Perhubungan (tev/get)