"GURU" Tak Layak Lagi Digugu Dan Ditiru.

mattanews.com – Ada pepatah mengatakan Guru singkatan dari kata Digugu dan ditiru. Karena konon katanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi  tampaknya pepatah tersebut tak layak lagi disandang. Karena saat ini banyak oknum guru yang bertingkah melebihi para koruptor. Demikian pula dengan masalah jasa. Justru sekarang gaji guru setiap tahun meningkat. Sertifikasi adalah bagian dari
“ketidak puasan” atas gaji yang mereka terima selama ini. Ini artinya  gurupun minta diperhatikan dan dihargai jasanya.
DPRD Klaten Jawa Tengah, baru saja kedatangan “tamu” Kamis (2/4). Ratusan wali murid mengadu sekaligus melapor pada wakil rakyat, karena selama ini merasa masih dijadikan “sapi perah” oleh sekolahan yang dalam hal ini tak lain adalah oknum guru setempat. Banyaknya pungutan disekolah dengan berbagai macam dan dalih, selalu menjadi momok menakutkan wali murid. Karena jika tidak memenuhi apa yang telah menjadi kebijakan sekolah, jangan harap sang anak kerasan mengikuti pendidikan disekolah.
Dihadapan anggota komisi IV yang membidangi pendidikan, mereka mengadu daan mengeluh tentang banyaknya pelanggaran pungutan liar di sekolah masing masing. Ratusan orang tua murid yang tergabung dalam wadah SANGGAR KEBANGSAAN, melapor satu persatu tentang kasus yang menimpa anaknya. Andi Purnomo dan Eko “loket” Prasetyo sebagai ketua Komisi IV dari fraksi PDI Perjuangan menerima dengan antusias. Dirinyapun akan segera memanggil Dinas Pendidikan Klaten,karena  mengakui banyak sekali aduan pelanggaran yang mereka bawa. Komplek, variatif dan hampir terjadi diseluruh sekolahan di Klaten.
Teror, ancaman bahkan pengucilan dilakukan oleh sekolah tersebut, jika sang anak tidak mampu memenuhi apa yang jadi “permintaan” mereka. Entah dalih uang kenang kenangan, uang gedung, uang seragam, uang LKS dan masih banyak lagi. Dan jangan berpikir anda minta keringan beaya karena anak anda berasal dari keluarga miskin. Karena banyak sekolah di Klaten yang tidak mau  menggeratiskan siswanya begitu saja. Walau anak tersebut masuk dalam katagori miskin.

Kemana larinya uang hasil “rampasan” dari para orang tua siswa tersebut. Secara normatif gurupun akan menjawab, untuk menutup kekurangan beaya oprasional. Padahal sesuai PP nomor 17 tahun 2010, pasal 181 dan 53B, jelas tertera semua pengadaan keperluan sekolah dilakukan oleh orang tua siswa, sehingga sekolah tak berhak menjual seragam. Siswa tidak mampu berhak menikmati pendidikan secara baik dan gratis, tapi nyatanya mereka tetap mbayar. Dapat dipastikan jawaban pertanyaan diatas tadi ialah “ dibagai sama rata sama rasa” oleh oknum guru. Alasan mereka toh ini panen setahun sekali.

Kejadian di atas adalah bagian kecil dari rangkaian peristiwa besar yang muncul terekam kepermukaan. Masih banyak kasus lain yang lebih besar belum terungkap atau memang sengja tidak diungkap. Baik masalah finansial hingga  tindakan moral dan etika. Menarik dari semua peristiwa itu, masih relevankah syair hymne guru yang mengatakan “Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Masih layakkah mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, toh mereka juga suka demo menuntut kenaikan gaji. Terkadang perilakunyapun melebihi koruptor, mampu menjadi “mesin gergaji potong” di sekolah. Jika dulu pepatah mengatakan guru digugu dan ditiru, kini saatnya diganti, “GURU” tak layak lagi digugu dan di tiru. Merekapun bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan pengharap jasa.( Tegoeh Batavia. Penulis adalah wartawan mattanews.com)    

  
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...