Pembelian Software Bukan Kebijakan Pemda

Klaten mattanews – Kisruh rencana pembelian software guna menunjang Sikedes (sistem keuangan desa) senilai Rp 6 juta/desa, ternyata hinggga kini masih menimbulkan polemik pro kontra. Selain “terbelahnya” para Kepala Desa di Klaten, hingga saat ini tidak ada pihak yang berani menyatakan bertanggung jawab atas proyek yang penganggaran dananya diambilkan dari dana ADD desa. Kondisi semakin tidak jelas, ketika Plt Sekda Kabupaten Klaten Sartiyasto menegaskan proyek software untuk program Sikedes, bukan kebijakan Pemda Klaten.   
Sartiyasto: Plt Sekda Kabupaten Klaten
“ Saya baru tahu jika di desa ada program pembelian software untuk menunjang program Sikedes. Kenapa saya sebagai Plt Sekda tidak tahu, karena program tersebut bukan kebijakan Pemda.Jika itu kebijakan Pemkab saya pati tahu. Sehingga dalam hal ini  pemerintah Kabupaten Klaten tidak tahu menahu dan tidak terlibat didalamnya ,”  tegas Sartiyasto diruang kerjanya.

Menurut Sartiyasto yang juga menjabat sebagai Asisten III, selama ini Pemkab Klaten tidak pernah mengeluarkan kebijakan apalagi menganggarkan pembelian software  kepada pihak ketiga untuk program Sikedes. Sehingga jika sekarang ada desa yang membeli, itu hak dan kewenangan desa. ”Jika  menggunakan anggaran dari dana ADD desa, itu kewenangan desa. Karena masalah pengaturan keuangan desa termasuk dana ADD itu sepenuhnya kewenangan desa”, ujar Sartiyasto.(tev)    
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...