Pemahaman Birokrasi Tentang Gratifikasi Masih rendah

Klaten mattanews - Pemerintah kabupaten Klaten Jawa Tengah mengadakan SOSIALISASI AKSI Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kegiatan diiukti oleh ribuan pejabat struktural dan pejabat lain di jajaran Pemkab Klaten. Kegiatan diprakarsai Inspektorat kabupaten bertempat di Pendopo Kabupaten dan dibagi menjadi tiga tahap.
Kepala Inspektorat Pemkab Klaten Syahruna
Kepala Inspektorat kabupaten Klaten, Syahruna mengatakan, korupsi merupakan kata yang  populer dan sering menjadi thema pembicaraan sehari-hari di masyarakat. Namun banyak masyarakat yang belum tahu dan paham betul apa itu korupsi. Menurut Syahruna dalam ketentuan yang berlaku korupsi dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yakni, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,  benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Menurut Syahruna, saat ini masih banyak PNS, swasta dan orang awam yang belum paham betul tentang gratifikasi. Untuk itu guna meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi yang dianggap suap dan masuk katagori korupsi maka, perlu adanya pemahaman yang benar tentang Korupsi. Dengan latar belakang rendahnya pemahaman birokrasi tentang gratifikasi dan korupsi, maka Pemkab Klaten melakukan kegiatan sosialisi pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Klaten.

“Meski telah ditetapkan dalam Undang-Undang, namun masih banyak masyarakat atau birokrat yang belum memahami gratifikasi. Masih banyak PNS yang belum paham betul bahkan tidak tahu sama sekali tentang gratifikasi yang dianggap suap sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu Pemkab dalam hal ini Bagian Inspektorat mengadakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Klaten”,uajarnya.
Menurut Syahruna, beberapa nara sumber yanag akan tampil dalam kegiatan tersebut antara lain, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Kepolisian , Kejaksaan, Irjen Kementrian Pendidikan, dan BPKP. Sementara peserta dibagi menjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama para pejabat struktural eselon II, III dan IV. Tahap kedua diikuti oleh Kepala SD, SMP, SMA/SMK dan pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan, serta tahap ketiga diikuti oleh semua kepala desa se kabupaten Klaten.



Diharapkan dengan diselenggarakanya acara terebut kedepan mampu meningkatkan pemahaman PNS terhadap Gratifikasi yang dianggap suap sebagai jenis tindak pidana korupsi. Jika hal itu sudah tertanam dalam setiap jiwa adan pikiran PNS, maka budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada PNS dapat dihentikan. Ini berarti tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau dihilangkan, dan akhirnya akan tercipta  pemerintahan yang bersih dan baik .
para pejabat Pemkab Klaten ikut seminar
Sementara itu Bupati Klaten H Sunarna dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Sekda Sartiyasta mengatakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Klaten memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan termasuk unsur legislatif. Satu hal yang penting dilakukan dalam pencegahan korupsi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemkab Klaten.
“Profesionalisme dan integritas adalah syarat utama untuk menghindari perilaku koruptif. Profesi dan jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggung jawabkan. Maka penyelenggara pemerintahan  harus mampu  meningkatkan disiplin, kualitas pengabdian serta kompetensinya”, tegas Bupati.(tev)
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...