Gara gara Software Rp 6 Juta, Kepala Desa Klaten Pecah

Klaten mattanews – Gara gara “Intruksi” pembelian Software guna menunjang program SIKEDES (Sistem Informasi Keuangan Desa) yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa di kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kekompakan Kepala Desa yang tergabung dalam wadah Paguyuban Kepala Desa terancam pecah.
Karena saling berebut kepentingan, banyak Kepala Desa yang menolak membeli peralatan berikut jaringan Software seharga Rp 6 juta.

Purwanto Anggoro Cipto, Asisten I
Tidak hanya itu, rencana pembelian software dengan menggunakan anggaran dana ADD tersebut juga memunculkan rumor adanya keterlibatan Purwanto Anggoro Cipto Asisten I Bupati yang membidangi Pemerintahan. Sontak issu tersebut langsung dibantah Purwanto AC yang mengatakan semua berita seputar Software yang melibatkan dirinya adalah fitnah dan sengaja dipelintir oleh oknum oknum tertentu, untuk kepentingan politis.

“ Saya tidak punya kepentingan dengan program ini dan itu bukan urusan saya. Jika saat ini beredar  saya ada dibalik semua ini, berarti sudah ada oknum yang sengaja memfitnah saya dengan memelintir kejadian yang sebenarnya untuk tujuan tertentu ”, tegas Purwanto Anggoro saat ditemui mattanews diruang kerjanya.

Menurut Asisten yang kini ikut dalam seleksi Balon Bupati dari partai PDI Perjuangan ini, dirinya hanya memfasilitasi pertemuan pihak pemilik software dengan jajaran Kepala Desa serta camat di ruang B2 Pemkab Klaten. Mengapa itu dilakukan, mengingat sebentar lagi akan terbit UU desa, dimana banyak dana bantuan akan masuk ke desa. Sehingga untuk menunjang tertib administrasi perlu didukung manajemen keuangan yang baik dan benar. Jangan sampai ada lagi berita Kepala Desa  berurusan dengan  penegak hukum karena kasus amburadulnya menejemen keuangan desa.

“ Tidak ada paksaan bagi kepela desa atau camat dalam pembelian software, apalagi tekanan. Beli atau  tidak program ini, semua hak Kepala Desa masing masing. Sehingga tidak benar jika ada issu saya melakukan penekanan atau menandatangani MOU pembelian software. Itu bukan urusan saya itu urusan desa dengan pihak penjual. Mengapa harus membawa bawa nama saya”, tegasnya.

Selain menimpa Asisten I, program pengadaan Software ini ternyata juga mampu “memecah belah” Kepala Desa di Klaten. Ada beberapa kepala desa yang mau beli program ini, namun ada juga yang menolak, karena sudah punya patner kerja tersendiri yang dinilai jauh lebih murah. Sementara beberapa Desa di wilayah Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo menolak karena sudah memiliki program  sistem keuangan yang baik.
 
Saat ini ada dua rekanan yang menawarkan produk software. Pertama rekanan dari Wedi, Klaten dengan tawaran harga Rp 6 juta dan rekanan dari Temanggung dengan tawaran Rp 5 juta. Berawal dari sinilah akhirnya muncul dua kelompok kepala desa. ada yang beli dari rekanan Wedi, tapi banyak juga Kepala Desa yang memilih rekanan dari Temanggung karena dinilai lebih murah”. ujar Sriyanto, Ketua Paguyuban Kepala Desa yang juga kepala Desa Berangkal, Kecamatan Wedi Klaten.

Sementara itu Camat Wedi Kukuh Riyadi membenarkan dalam masalah pengadaan software, ada dua rekanan yang masuk. pertama CV Arigani dari Wedi dan kedua rekanan dari Temanggung. "Kami tidak bisa memaksa Kepala desa harus kesalah satu rekanan. Semua tergantung kepala Desa masing masing, termasuk ketika mereka melakukan kontrak kerja sama", tegasnya. (nov/tev)          
Share on Google Plus

Salam mattanes

0 komentar:

Post a Comment

Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...