Eko "Loket" Prasetyo.SE.M.Si Ketua Fraksi PDI-P Yang Dicopot |
Surat tertanggal 22 Maret 2015
yang ditandatangi Ketua DPC terpilih Sunarno SE.M.Hum yang belum ber SK dan wakil
sekretaris bidang internal, telah menetapkan sekaligus mengganti kepenguruan
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Klaten. Ketua Fraksi Eko Prasetyo SE.M.Si diganti
Aris Prabowo,SE. Wakil ketua Drs.H.Sriyanto diganti Mulyatimah dan Andy Purnomo
SH. Sekretaris Fraksi yang juga putra mantan ketua DPC PDI Perjuangan Klaten
diganti Bondan Zakaria.SH.
“Sebenarnya kita cukup kaget dan
tak mengerti apa yang ada dibenak mereka, kok tiba - tiba kami diganti. Apalagi
ketua DPC yang baru belum memiliki SK dari DPP, sementara suratpun tidak ditanda
tangani oleh sekretaris yakni saudara Agus Riyanto. Namun demikian sebagai Banteng
murni kami taat “Intruksi” “, tegas Eko Prasetyo SE, saat berhasil ditemui
diruang fraksi.
Menurut Eko Prasetyo.SE yang
akrab dipanggil mas Eko Loket, dia dan teman teman lain sebagai kader PDI
Perjuangan yang tumbuh dan lahir serta besar di kandang banteng, BUKAN KADER
KARBITAN, akan tunduk dan patuh terhadap “intruksi” induk partai. Untuk itu ia
dan temen teman yang dianggap oleh DPC tidak bisa bekerja, akan LEGOWO menerima
kebijakan partai.
“Kita ini kader kader banteng
yang lahir, tumbuh dan besar kandang Banteng. Dan perlu catat kita BUKAN KADER
KARBITAN yang muncul begitu saja seperti artis dadakan. Maka berpegang pada
jiwa Nasionalisme dan ideologi partai, kami dan temen temen legowo, jika memang
harus dilengserkan”, tegasnya. Sementara lanjut Eko jika mengacu pada pasal 37 ayat
1, tatib DPRD, jelas disebutkan ketua,
wakil dan sekretaris fraksi dipilih oleh dan dari anggota fraksi. Sehingga jika
mengacu aturan tersebut sudah ada mekanisme yang ditabrak.
![]() |
Susana ruang Fraksi PDI-P Nyenyet tapi "panas" |
Sementara itu beberapa sesepuh
PDI Perjuangan dan kaum Marhaenis Klaten menyayangkan “kisruh” yang ada di fraksi
PDI-Perjuangan DPRD Klaten. Seharusnya Sunarno, selaku ketua DPC baru yang belum
memiliki SK bisa menahan diri, jangan justru membuat bibit perpecahan di tubuh
PDI-Peruangan menjelang Pilkada.
“Lho kita ini mau Pilkada, mosok
yang ribut ribut rebutan pengurus Fraksi adalah partai Golkar di Jakarta,
disini PDI-P yang adem ayem tiba tiba diusik dengan pergantian pengurus fraksi
secara mendadak. Ini sudah tidak benar dan menunjukan sifat dan sikap arogan”,
ujarnya.
“Ketua DPC PDI Perjuangan yang
baru kan bisa di ibaratkan seoarang kepala desa yang baru saja terpilih dalam
Pilkades. Apa bisa seorang kepala desa yang baru terpilih dan belum punya SK
dan belum dilantik langsung memimpin atau mengambil kebijakan di pemerintahan
Desa. Tolong legalitas ini diperhatikan.Tidak main gusur”, tegasya. ( nov/vet)
0 komentar:
Post a Comment
Tanggapan dengan menyertakan identitas tentu akan lebih berharga...