Fraksi PDI-P Sepi, Banteng Murni Harap Legowo.

Eko "Loket" Prasetyo.SE.M.Si Ketua Fraksi PDI-P Yang Dicopot

Klaten mattanews – Sejak keluarnya surat DPC PDI Perjuangan nomor 02/DPC-10/TAP/III/2015 yang berisi intruksi pergantian ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi ditubuh fraksi PDI Perjuangan DPRD Klaten Jawa Tengah, suasana ruang fraksi partai berlambang Banteng moncong putih selalu kosong. Suasana tampak sepi seperti kuburan tapi ber aura “panas” dan tidak nyaman. Dari pantauan mattanews, setiap harinya hanya ada staf kantor dan beberapa anggota dewan. Namun beberapa menit kemudian “hilang” lagi entah kemana.

Surat tertanggal 22 Maret 2015 yang ditandatangi Ketua DPC terpilih Sunarno SE.M.Hum yang belum ber SK dan wakil sekretaris bidang internal, telah menetapkan sekaligus mengganti kepenguruan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Klaten. Ketua Fraksi Eko Prasetyo SE.M.Si diganti Aris Prabowo,SE. Wakil ketua Drs.H.Sriyanto diganti Mulyatimah dan Andy Purnomo SH. Sekretaris Fraksi yang juga putra mantan ketua DPC PDI Perjuangan Klaten diganti Bondan Zakaria.SH.

“Sebenarnya kita cukup kaget dan tak mengerti apa yang ada dibenak mereka, kok tiba - tiba kami diganti. Apalagi ketua DPC yang baru belum memiliki SK dari DPP, sementara suratpun tidak ditanda tangani oleh sekretaris yakni saudara Agus Riyanto. Namun demikian sebagai Banteng murni kami taat “Intruksi” “, tegas Eko Prasetyo SE, saat berhasil ditemui diruang fraksi.

Menurut Eko Prasetyo.SE yang akrab dipanggil mas Eko Loket, dia dan teman teman lain sebagai kader PDI Perjuangan yang tumbuh dan lahir serta besar di kandang banteng, BUKAN KADER KARBITAN, akan tunduk dan patuh terhadap “intruksi” induk partai. Untuk itu ia dan temen teman yang dianggap oleh DPC tidak bisa bekerja, akan LEGOWO menerima kebijakan partai.

“Kita ini kader kader banteng yang lahir, tumbuh dan besar kandang Banteng. Dan perlu catat kita BUKAN KADER KARBITAN yang muncul begitu saja seperti artis dadakan. Maka berpegang pada jiwa Nasionalisme dan ideologi partai, kami dan temen temen legowo, jika memang harus dilengserkan”, tegasnya. Sementara lanjut Eko jika mengacu pada pasal 37 ayat 1, tatib DPRD, jelas disebutkan  ketua, wakil dan sekretaris fraksi dipilih oleh dan dari anggota fraksi. Sehingga jika mengacu aturan tersebut sudah ada mekanisme yang ditabrak.

 Susana ruang Fraksi PDI-P Nyenyet tapi "panas"

Sementara itu beberapa sesepuh PDI Perjuangan dan kaum Marhaenis Klaten menyayangkan “kisruh” yang ada di fraksi PDI-Perjuangan DPRD Klaten. Seharusnya Sunarno, selaku ketua DPC baru yang belum memiliki SK bisa menahan diri, jangan justru membuat bibit perpecahan di tubuh PDI-Peruangan menjelang Pilkada.

“Lho kita ini mau Pilkada, mosok yang ribut ribut rebutan pengurus Fraksi adalah partai Golkar di Jakarta, disini PDI-P yang adem ayem tiba tiba diusik dengan pergantian pengurus fraksi secara mendadak. Ini sudah tidak benar dan menunjukan sifat dan sikap arogan”, ujarnya.

“Ketua DPC PDI Perjuangan yang baru kan bisa di ibaratkan seoarang kepala desa yang baru saja terpilih dalam Pilkades. Apa bisa seorang kepala desa yang baru terpilih dan belum punya SK dan belum dilantik langsung memimpin atau mengambil kebijakan di pemerintahan Desa. Tolong legalitas ini diperhatikan.Tidak main gusur”, tegasya. ( nov/vet)

  

Share on Google Plus

Salam mattanes